Jakarta, Detiktoday.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, berharap rencana rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara, tidak dilakukan secara instruktif dari pusat.
Hal ini agar tetap mengedepankan prinsip dasar koperasi yang seharusnya berbasis kemandirian.
Adisatrya menyoroti keterlibatan masyarakat lokal merupakan kunci keberhasilan koperasi di daerah. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu semangat koperasi sejati adalah pergerakan dari bawah ke atas, bukan sebaliknya.
“Karena ya semangat koperasi itu kan sebenarnya bottom up ya, bukan top down, gak bisa by instruksi,” ujar Adisatrya, dikutip Jumat (8/5/2026).
Adisatrya menyebutkan proses pencarian manajer ini harus melibatkan orang-orang yang memiliki gairah nyata dalam memajukan ekonomi kerakyatan.
“Dipilih juga orang yang memang punya passion menjalankan koperasi,” kata dia.
Lebih lanjut, Adisatrya mengkhawatirkan adanya dampak jika rekrutmen dilakukan secara tertutup dan tersentralisasi. Dia mewaspadai adanya praktik-praktik non-profesional yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.
Adisatrya juga meminta pemerintah agar tidak ada celah bagi oknum tertentu, untuk memasukkan personel berdasarkan kedekatan politik atau kelompok.
“Ya jadi ini sudah pernah saya sampaikan bahwa rekrutmen ini juga harus jelas, harus transparan, tidak boleh sarat dengan kepentingan kelompok, jangan ada titipan-titipan ya,” kata Adisatrya.
Adisatrya juga mengingatkan pemahaman terhadap kondisi daerah sangat krusial. Jika pusat mendominasi tanpa mempertimbangkan aspek budaya dan sosial setempat, Koperasi Merah Putih berisiko gagal berfungsi sebagai badan usaha milik warga.
“Jangan semuanya dari pusat yang gak memahami aspek, mungkin kulturalnya di situ seperti apa ya kan, ini juga harus diperhatikan,” katanya.
Dia menekankan rekrutmen lokal akan memastikan manajer memiliki kontribusi nyata bagi kemajuan wilayahnya sendiri, sehingga koperasi tidak hanya menjadi perpanjangan tangan birokrasi pusat semata.
