Jakarta, Detiktoday.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti belum optimalnya upaya pemulihan daerah terdampak bencana meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai Rp10,68 triliun.
“Ini capaian yang sangat luar biasa menurut saya. Ada PNBP terkait denda administrasi itu meningkatnya hampir 1.000 persen. Nilainya itu Rp10,68 triliun. Sekarang pemulihan itu sudah terealisasi belum?” kata Alex dalam rapat kerja (Raker) Komisi IV bersama Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (22/5/2026).
Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut, besarnya penerimaan negara dari denda administrasi sektor kehutanan seharusnya diikuti percepatan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di berbagai daerah.
Alex menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi di sejumlah wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang hingga kini dinilai belum mendapatkan pemulihan optimal.
“Ini kan yang berarti bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sampai sekarang belum ada upaya pemulihannya. Ini tidak cukup dengan doa saja. Negara ini tidak mungkin cukup diurus dengan doa saja,” tegas Alex.
Ia juga mempertanyakan realisasi tambahan anggaran yang sebelumnya diajukan kementerian sejak Februari 2026 untuk mendukung proses pemulihan daerah terdampak bencana.
Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat perkembangan berarti terkait realisasi dukungan anggaran tersebut, padahal kebutuhan pemulihan di lapangan dinilai sangat mendesak.
Alex mengingatkan bahwa tingginya penerimaan negara harus diimbangi dengan kebijakan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak bencana.
“PNBP-nya Rp10 triliun, nah ini minta (untuk pemulihan bencana) Rp8 triliun. Jadi mohon, pemerintah harus serius memastikan anggaran tersebut segera direalisasikan agar pemulihan di daerah terdampak bencana dapat berjalan dan benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Rapat kerja tersebut juga membahas pemanfaatan penerimaan negara sektor kehutanan serta evaluasi kebijakan pemerintah dalam percepatan pemulihan daerah terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
