Detiktoday.com, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti kegiatan Policy Talk yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali secara virtual dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Jambi, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Penguatan Analis Kebijakan sebagai Inisiator Kebijakan Daerah yang Adaptif, Presisi, dan Inovatif di Provinsi Bali” sebagai forum strategis untuk memperkuat peran analis kebijakan dalam penyusunan kebijakan daerah yang berbasis data, responsif, serta selaras dengan nilai kearifan lokal.
Selain diskusi kebijakan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pembinaan dan pelayanan hukum. Langkah ini menjadi bentuk penguatan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas kebijakan hukum di daerah.
Dalam pemaparannya, Analis Kebijakan Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara RI, Dewi Oktaviani, S.IP., M.H., menekankan pentingnya Evidence-Based Policy (EBP) dalam penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan yang baik harus didasarkan pada bukti yang valid seperti data, hasil penelitian, evaluasi program, serta praktik terbaik, bukan semata intuisi atau kepentingan sesaat.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan berbasis bukti memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif karena didukung analisis data yang komprehensif terhadap permasalahan dan alternatif solusi yang tersedia.
Narasumber lainnya, Dr. Komang Adi Sastra Wijaya, S.S., M.AP., dari Universitas Udayana, turut membahas penguatan peran analis kebijakan dalam pembangunan daerah dengan pendekatan kearifan lokal, termasuk filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi Loka Bali. Diskusi dipandu oleh A.A. Raka Jayaningsih, S.I.Kom., M.Med.Kom., dosen Universitas Udayana.
Keikutsertaan Kakanwil Kemenkum Jambi dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam penguatan analisis kebijakan berbasis data. Forum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas kebijakan hukum di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui platform virtual dan menjadi ruang berbagi praktik baik antarwilayah dalam mendorong lahirnya kebijakan hukum yang adaptif, presisi, inovatif, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
