Depok, Detiktoday.com – Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memantik reaksi keras dari berbagai kalangan.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok, Imam Turidi, mewanti-wanti agar momentum penegakan hukum ini murni demi keadilan, bukan komoditas politik.
Imam menegaskan, meskipun semua pihak wajib menghormati proses hukum yang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, hukum tidak boleh dijadikan panggung sandiwara.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Kami sangat berharap penangkapan Eks Kepala BGN ini bukan bentuk pencitraan yang sengaja diskenariokan demi memanen simpati dan apresiasi instan dari rakyat,” tegas Imam kepada media, Kamis (4/6/2026).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok ini menilai, kasus hukum yang menjerat pucuk pimpinan lembaga negara tersebut menjadi indikator kuat adanya kegagalan total dalam penerapan sistem merit di lingkungan birokrasi saat ini.
Sistem merit, yang sejatinya menitikberatkan pada kompetensi, kualifikasi, integritas, serta kinerja sebagai dasar pengisian jabatan publik, dinilai telah diabaikan.
“Padahal, esensi dari sistem ini adalah memastikan bahwa jabatan-jabatan strategis diberikan kepada figur yang paling layak, kompeten, dan bersih. Pengabaian terhadap prinsip utama pengelolaan aparatur negara tersebut sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan,” ujar pria yang akrab disapa IT tersebut.
Imam menambahkan, kasus ini memperlihatkan fenomena gunung es bahwa pengisian jabatan publik masih sangat rentan diintervensi oleh faktor eksternal.
“Fenomena ini memperlihatkan kecenderungan bahwa pengisian jabatan publik masih rentan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, atau mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi politik,” imbuhnya.
Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
Di sisi lain, sebagai wakil rakyat yang mengemban fungsi pengawasan, legislator yang populer dengan julukan “Dewan SKTM” ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada gerakan masyarakat sipil yang terus konsisten mengawal jalannya pemerintahan.
Menurut Imam, kontrol sosial dari masyarakat adalah pilar penting untuk menjaga demokrasi dan transparansi di Indonesia.
“Kelompok masyarakat sipil telah menjalankan peran krusial dalam menyuarakan kepentingan warga, mengawasi jalannya kekuasaan, serta terus mendorong partisipasi aktif publik demi menjaga integritas kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Imam Turidi.
