Jakarta, Detiktoday.com – Sengkarut proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) tingkat SMA/SMK di Jawa Barat yang diwarnai protes massal orang tua siswa mendapat sorotan tajam dari parlemen.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menilai kericuhan ini adalah dampak nyata dari buruknya komunikasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kegaduhan ini sempat viral di media sosial setelah seorang ayah meluapkan kekecewaannya karena nama anaknya mendadak lenyap dari laman PCMB pada hari terakhir pendaftaran. Video frustrasi tersebut bahkan diunggah ulang oleh akun media sosial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Doni mengungkapkan, hasil klarifikasinya bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) 1 Dinas Pendidikan Jawa Barat (wilayah Kabupaten Bogor) menemukan adanya jurang pemisah informasi yang fatal antara pemerintah dan masyarakat mengenai fungsi PCMB.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
“Masyarakat menangkap PCMB itu bagian dari seleksi penerimaan siswa baru. Sementara setelah saya cek ke KCD 1, PCMB itu sebenarnya program Pemprov hanya untuk memetakan jumlah anak yang mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK,” ungkap Doni, Selasa (9/6/2026).
Akibat sosialisasi yang setengah-setengah, warga mengira PCMB adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang biasa digunakan untuk seleksi kelulusan.
“Daerah lain semua pakai SPMB. Hanya di Jawa Barat ada program PCMB. Bukannya mempermudah, Pemprov Jabar malah memperumit proses,” cecar Doni.
Tidak hanya sistem pendaftaran, Doni juga mempertanyakan urgensi penerapan sistem PCMB dan program “Sekolah Maung” yang belakangan ini gencar dipromosikan Pemprov Jabar. Ia menilai kebijakan tersebut dipaksakan tanpa asas manfaat yang jelas bagi masyarakat luas.
– Kritik Waktu Pelaksanaan: Jika tujuannya hanya untuk pendataan atau pemetaan, proses tersebut harusnya rampung jauh sebelum tahapan penerimaan siswa baru dimulai, bukan di tengah masa pendaftaran yang krusial.
– Sentilan Keras: Doni mempertanyakan apakah program-program baru ini hanya demi panggung politik semata.
“Program Sekolah Maung dan sistem PCMB ini adalah program yang dipaksakan. Tujuannya apa kita tidak tahu, apakah untuk mencari popularitas? Tapi jangan pernah korbankan orang lain dengan tujuan yang tidak jelas,” tegasnya.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Sampai saat ini, Doni menegaskan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dan pertanggungjawaban dari Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait kacaunya pelaksanaan di lapangan.
Bagi Doni, akar masalah pendidikan di Jawa Barat sebenarnya sangat klasik dan mendasar, yaitu keterbatasan daya tampung sekolah negeri, bukan pada rumitnya mekanisme seleksi. Setiap tahun, jumlah lulusan tidak pernah sebanding dengan kuota bangku sekolah yang tersedia.
Ia mendesak Pemprov Jabar berhenti membuat eksperimen sistem yang membingungkan dan mulai fokus pada pembangunan infrastruktur fisik yang nyata.
“Masyarakat tidak butuh tahapan yang rumit, yang dibutuhkan adalah penambahan daya tampung. Kalau Pemprov Jabar tidak sanggup membangun sekolah baru, tambahlah Ruang Kelas Baru (RKB). Sudah tidak mampu menambah daya tampung, malah bikin tahapan yang semakin rumit,” pungkas Doni.
