Jakarta, Detiktoday.com – Nasib ribuan petani tebu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kian terhimpit menyusul terhentinya operasional Pabrik Gula (PG) Gendhis Multi Manis (GMM) yang berada di bawah pengelolaan BUMN Bulog.
Krisis ini memicu reaksi keras dari DPR RI yang mendesak langkah konkret demi menyelamatkan perekonomian warga akar rumput.
Persoalan tersebut mencuat dalam forum dengar pendapat bersama Fraksi PDI-Perjuangan di DPR RI, Selasa (9/6/2026).
BaCa: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyoroti tajam kemunduran sejumlah pabrik gula milik negara, termasuk PG GMM Blora.
Harris mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menggulirkan program revitalisasi industri gula nasional melalui holding perkebunan dan Sugar Co demi target swasembada. Namun, janji manis tersebut dinilai belum membuahkan hasil nyata di lapangan.
“Alih-alih bangkit, beberapa pabrik gula justru menghadapi persoalan serius, mulai dari kerusakan mesin hingga rendahnya efisiensi produksi,” tegas Harris.
Menurut Harris, kondisi PG GMM saat ini diperparah oleh kerusakan fasilitas produksi yang memerlukan biaya perbaikan besar. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan jajaran manajemen Bulog untuk meminta klarifikasi dan langkah penanganan cepat.
“Biaya distribusi tidak boleh dibebankan ke petani. Yang terpenting adalah keberlangsungan usaha mereka tetap terjaga,” ujar Harris. Ia mendesak agar hasil panen tebu petani Blora tetap terserap dengan harga layak, bahkan jika nantinya harus dialihkan dan digiling ke pabrik gula di luar daerah.
BaCa: Sambut Bulan Bung Karno, Ganjar Ajak Generasi Muda
Jeritan senada disampaikan oleh perwakilan petani tebu Blora, Anton Sudibyo. Ia mengungkapkan bahwa mandeknya operasional pabrik membuat petani kebingungan menjual hasil panen dan dihantui ancaman kerugian besar.
“Petani kecil yang paling terdampak. Mereka hanya punya lahan terbatas dan sangat bergantung pada hasil tebu untuk hidup,” ungkap Anton, seraya menambahkan bahwa gerakan ini murni membela petani kecil yang paling rentan dalam krisis industri gula ini.
Menutup forum tersebut, DPR RI berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap Bulog serta kementerian terkait. Krisis di PG GMM Blora ini bukan lagi sekadar masalah teknis industri, melainkan ancaman nyata bagi hajat hidup ribuan keluarga petani.
Jika tidak segera diintervensi, target swasembada gula nasional dipastikan kandas bersama ambruknya ekonomi petani lokal.
