Jakarta, Detiktoday.com – Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang mendapat sorotan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang.
Fraksi berlambang banteng moncong putih tersebut menilai kapasitas kepemimpinan dan manajerial di dinas itu mendesak untuk dievaluasi total.
Kritik pedas ini disampaikan dalam rapat paripurna Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026). Pandangan fraksi tersebut dibacakan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, S.H.
”Ketika pembangunan mulai kehilangan arah, maka yang pertama kali harus dievaluasi bukanlah peta jalannya, melainkan nakhoda yang memegang kemudinya,” ujar Redam tegas saat membacakan pandangan fraksi.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo yang Jarang
Menurut Redam, rapor merah ini diberikan setelah Fraksi PDI Perjuangan mencermati sejumlah persoalan krusial di lapangan. Ada tiga poin utama yang menjadi dosa menyolok DPKPCK:
– Komunikasi publik dan kemitraan dengan DPRD yang dinilai mampet.
– Kondisi sejumlah gedung sekolah yang rusak dan telantar sehingga mengancam keselamatan siswa.
– Lambatnya progres pembangunan Alun-Alun Kabupaten Malang yang menjadi proyek strategis daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa transparansi dan komunikasi yang sehat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan legislatif maupun publik adalah kunci tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, buruknya komunikasi menjadi indikator nyata lemahnya kepemimpinan di dinas tersebut.
Selain masalah komunikasi, nasib fasilitas pendidikan juga menjadi sorotan. Menurut Fraksi PDIP, penanganan gedung sekolah yang rusak tidak boleh ditunda-tunda karena menyangkut keselamatan peserta didik serta keberlangsungan proses belajar mengajar.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Proyek mercusuar Alun-Alun Kabupaten Malang pun tak luput dari evaluasi. Proyek yang digadang-gadang menjadi ikon baru daerah tersebut dinilai berjalan di tempat dan perlu perhatian serius agar selesai tepat waktu.
Sebagai solusi, Fraksi PDI Perjuamgan memandang evaluasi jabatan adalah hal yang sangat wajar ketika target pembangunan gagal dicapai. Mereka bahkan mendorong dilakukannya uji kompetensi ulang (assessment) bagi pejabat terkait.
”Uji kompetensi ulang dapat menjadi instrumen objektif untuk mengukur kembali kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial pejabat yang bersangkutan,” tandas Redam.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPKPCK Kabupaten Malang terkait gelombang kritik dan desakan evaluasi yang dilayangkan oleh Fraksi PDI Perjuangan.
