Detiktoday.com, MALANG – BMKG (Badan Meteorologi, Klimatoligi dan Geofisika), memprediksi bahwa musim kemarau panjang akan terjadi pada puncaknya 2026 dalam beberapa bulan ke depan. Oleh sebab itu, Perum Jasa Tirta (PJT) I selaku BUMN pengelola Sumber Daya Air (SDA) melakukan langkah antisipasi dan mitigasi.
Antisipasi tersebut salah satunya dengan melibatkan perwakilan sektor industri yang memanfaatkan air di Wilayah Sungai Brantas melalui Forum Rembuk Lingkungan bersama Tim Patroli Air Jawa Timur.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Sub Divisi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) wilayah sungai (WS) Brantas III PJT I, Arief Setiawan mengatakan bahwa segala persiapan telah dilakukan untuk menindaklanjuti informasi dari BMKG.
“Menghadapi potensi kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino, kami ingin memastikan fokus utama saat ini adalah menjaga kuantitas dan ketersediaan air. Sementara ini, bahwa pasokan air dari sektor hulu Brantas seperti di Bendungan Sutami masih terpantau aman, masih sesuai pola, artinya pasokan masih cukup hingga akhir tahun,” ujarnya, Jum’at (19/6/2026).
Menurut Arief, jika terjadi lonjakan kebutuhan air yang mendesak, koordinasi tata kelola akan langsung diatur BKSDA melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA).
Beberapa langkah mitigasi telah disiapkan, mengingat PJT I berkaca pada kondisi kemarau ekstrem yang pernah terjadi pada tahun 2018.
Untuk itu, jika kondisi serupa terulang, prioritas utama alokasi air akan difokuskan untuk kebutuhan PDAM (air minum) dan sektor pengairan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.
Arief menyebut bahwa, selain kuantitas, aspek kualitas air di hilir Brantas, khususnya Kali Surabaya juga menjadi perhatian serius dalam agenda rembuk lingkungan.
Bahkan, PJT I saat ini tengah melakukan pengambilan sampel air secara berkala untuk diuji di laboratorium guna memantau kadar pencemaran.
Pihaknya juga berharap adanya komitmen kuat dari sektor industri seperti kepatuhan regulasi dimana pelaku usaha dan industri wajib memastikan pembuangan limbah mereka sudah sesuai mekanisme aturan baku mutu yang berlaku.
Lebih lanjut, sebagai bentuk respons cepat pencemaran, dimana jika ditemukan indikasi pencemaran di lapangan, PJT I bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas siap melakukan sampling, analisis, dan evaluasi bersama yang nantinya dibawa ke rapat koordinasi resmi.
“Selain kolaborasi dengan sektor industri, fenomena El Nino ini juga perlu menjadi perhatian masyarakat. Minimal masyarakat bisa lebih bijak dalam menghemat penggunaan air,” jelasnya.
Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas juga menegaskan pentingnya kepatuhan izin pemanfaatan air permukaan oleh sektor industri, terutama dalam menghadapi musim kemarau.
Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Urusan Perizinan Pemanfaatan dan Rekomendasi Teknis BBWS Brantas, Dimas menjelaskan bahwa pengawasan volume pengambilan air hanya bisa dilakukan secara efektif pada perusahaan yang taat hukum.
“Perusahaan yang sudah berizin memiliki kewajiban memberikan laporan berkala. Melalui data dari PJT I, kami bisa mengontrol berapa kubik air yang mereka ambil setiap bulan. Tantangan terbesarnya adalah perusahaan ilegal atau tidak berizin. Kami tidak bisa mengevaluasi mereka karena titik pengambilan airnya tidak terdeteksi,” ungkap Dimas.
Sejalan dengan tindak lanjut PJT I korelasi antara izin dan mitigasi kekeringan ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT).
Tentunya melalui RAAT, BBWS Brantas dapat memprediksi ketersediaan air total dalam satu tahun. Jika fenomena seperti El Nino berpotensi memicu kekeringan maka BBWS Brantas akan mengambil langkah pembatasan kuota air bagi industri.
Sebagai bentuk menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak kemarau terhadap pasokan air bersih PDAM, Dimas memastikan bahwa kebutuhan domestik warga berada di kasta tertinggi dalam prioritas pemanfaatan air.
Begitu pula dengan pasokan air baku untuk kebutuhan harian masyarakat dan irigasi pertanian utama dijamin tidak akan dikurangi atau dibatasi.
Dinas menjelaskan bahwa nantinya akan ada fokus pengetatan dengan kebijakan pembatasan kuota pengambilan air secara ketat hanya akan diberlakukan bagi sektor industri dan komersial penunjang lainnya.
Di akhir pemaparannya, Dimas menyampaikan pesan khusus kepada seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di sepanjang Kali Surabaya.
Mengingat ketersediaan sumber daya air yang terbatas, ia mengimbau semua pihak untuk mulai menerapkan budaya hemat air dan menggunakan air permukaan secara bijak sesuai keperluan.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Tim Patroli Air Jawa Timur, Imam Rochani menyatakan bahwa konsep kolaborasi dengan sektor industri ini merupakan sebuah gagasan baru yang progresif.
“Biasanya kita rembuk lingkungan dengan masyarakat atau komunitas tambangan. Sekarang, kita mulai merangkul pihak industri secara terbuka. Tujuannya agar muncul kepedulian dan rasa memiliki yang sama terhadap kelestarian sungai,” ujar Imam.
Imam mengakui bahwa pendekatan partisipatif ini tidak hanya sekadar diskusi di atas kertas, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata yang melibatkan jajaran manajemen hingga karyawan perusahaan.
Beberapa poin penting dari program kolaborasi ini, lanjut Imam, meliputi penanaman pohon massal dengan menghijaukan kembali bantaran sungai dengan melibatkan ratusan partisipan dari sektor industri.
Disamping itu, ekspedisi bersama dengan mengajak pelaku usaha menyusuri sungai agar mereka melihat langsung kondisi riil lapangan dan tantangan dalam menjaga kebersihan air.
Pihaknya juga mendorong pendanaan mandiri oleh perusahaan agar secara sukarela membiayai aksi pemulihan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
Imam menegaskan bahwa paradigma pengawasan kini telah berubah. Tim Patroli Air tidak lagi memosisikan diri sebagai momok yang menakutkan bagi industri, melainkan sebagai mitra dialog.
Sinyal positif ini disambut baik oleh para pelaku usaha karena mereka diberikan ruang untuk terbuka dan berbenah.
Langkah ini dirasa sangat krusial mengingat Wilayah Sungai Brantas, khususnya Kali Surabaya memegang peran vital sebagai sumber air baku untuk konsumsi masyarakat sehari-hari serta menopang berbagai aktivitas kehidupan manusia.
Ke depan, skema pengawasan berbasis komunitas dan keterlibatan industri ini akan terus ditingkatkan.
“Format baru ini diharapkan mampu menaikkan peringkat ketaatan lingkungan perusahaan menjadi lebih bagus melalui pendekatan yang lebih arif, kolaboratif, dan humanis. Melalui sinergi kuat antara pemerintah, komunitas, dan pelaku industri, Tim Patroli Air Jatim optimistis angka pencemaran di Kali Surabaya dapat ditekan secara maksimal,” tandasnya.
