Detiktoday.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., menegaskan perlunya kerja bersama lintas pihak dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berjalan efektif, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah harus menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Karena itu, peran pengawasan DPRD Jawa Barat menjadi instrumen penting untuk memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pengawasan tidak mungkin dilakukan oleh DPRD semata. Dibutuhkan dukungan pemerintah daerah, aparatur hingga tingkat terbawah, serta keterlibatan aktif masyarakat agar setiap program pembangunan tepat sasaran,” ujar Hj. Ika.
Legislator dari PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengawal tata kelola pemerintahan agar berlangsung secara akuntabel, transparan, dan adil. Dengan turun langsung ke lapangan, DPRD dapat memahami kondisi nyata masyarakat sekaligus menyerap aspirasi yang berkembang di berbagai wilayah.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antartingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Sinergi yang baik, menurutnya, akan membuat pelaksanaan program pembangunan lebih efektif dan meminimalkan tumpang tindih kebijakan.
“Apabila semua pihak memiliki komitmen yang sama, kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan secara konkret, bukan sekadar slogan. DPRD akan terus konsisten menjalankan fungsi pengawasan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Hj. Ika berharap kesadaran dan partisipasi publik dalam mengawal pemerintahan daerah terus meningkat, sehingga pembangunan di Kabupaten Kuningan dan Jawa Barat secara umum dapat berjalan lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Leave a comment