Detiktoday.com- Komisi I DPRD Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal kepentingan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (10/2/2026), dengan agenda pembahasan evaluasi penyaluran dana kompensasi pascapenutupan tambang di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, menyampaikan bahwa pembenahan tata kelola dana kompensasi menjadi hal mendesak agar hak masyarakat benar-benar terpenuhi. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai, pengawasan terhadap distribusi dana harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
RDP secara khusus menyoroti kondisi warga di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor. Ketiga kecamatan ini selama bertahun-tahun menjadi kawasan aktivitas pertambangan yang berdampak pada kerusakan infrastruktur, gangguan lingkungan, serta perubahan sosial ekonomi masyarakat setempat.
Menurut Tuti, dana kompensasi harus menjadi bentuk tanggung jawab nyata atas dampak yang ditimbulkan. Ia menekankan bahwa proses verifikasi data penerima manfaat perlu dilakukan secara akurat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat. Pendataan harus valid, mekanisme penyaluran harus jelas, dan pengawasannya harus terbuka,” ujar Tuti dalam forum tersebut.
Selain itu, ia juga mendorong adanya sinergi antarlembaga agar persoalan dampak tambang tidak ditangani secara parsial. Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti DPMPTSP, DMPD, ESDM, DLH, Dishub, dan Bappeda. Kehadiran lintas sektor ini dinilai penting untuk menyatukan langkah dalam penyelesaian persoalan, baik dari sisi regulasi, lingkungan, hingga perbaikan infrastruktur.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat, Tuti menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus memberi dampak konkret. Ia menyatakan akan terus mengawal hasil RDP agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran administrasi semata, melainkan benar-benar diimplementasikan.
Komisi I DPRD Jabar juga meminta laporan rinci mengenai total dana yang telah disalurkan, daftar penerima, serta mekanisme evaluasi yang diterapkan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat sistem tata kelola pertambangan yang lebih akuntabel dan berkeadilan.
Melalui RDP tersebut, Komisi I DPRD Jabar berharap proses penyaluran dana kompensasi dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Bogor.
Leave a comment