Detiktoday.com – Komisi I DPRD Jawa Barat melakukan agenda kunjungan lapangan guna mengevaluasi pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat di wilayah Cabang Dinas Pendidikan (KCD) VII Cimahi pada Selasa, 10 Februari 2026. Dalam rombongan tersebut turut hadir anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti.
Kegiatan berlangsung di kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat dan melibatkan perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat serta jajaran KCD VII Cimahi. Fokus utama kunjungan adalah meninjau langsung kondisi, pencatatan, serta status hukum aset milik Pemprov Jabar yang berada dalam pengelolaan cabang dinas pendidikan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Tuti menekankan pentingnya sistem administrasi aset yang tertib dan transparan. Ia menyebut bahwa aset daerah, terutama yang mendukung layanan pendidikan, harus dikelola secara profesional agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Setiap aset pemerintah harus memiliki kejelasan status dan administrasi yang rapi. Pengelolaan yang baik bukan hanya soal pencatatan, tetapi juga soal tanggung jawab dalam menjaga dan memanfaatkannya,” ujarnya.
Selain itu, dibahas pula langkah-langkah pembenahan apabila ditemukan kekurangan, termasuk percepatan proses sertifikasi tanah dan penyesuaian data inventaris. Tuti mengingatkan bahwa sinkronisasi antara data KCD dan BPKAD harus terus diperkuat guna mencegah terjadinya ketidaksesuaian informasi.
“Pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan aset menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akurasi dan memudahkan proses audit. Sistem yang terintegrasi diyakini mampu memperkecil risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset daerah,” tegasnya.
Tuti juga menyoroti urgensi perlindungan hukum terhadap aset pendidikan milik Pemprov Jabar. Sertifikasi tanah dan pembaruan dokumen kepemilikan dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah klaim dari pihak lain.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tuti Turimayanti menegaskan dukungannya terhadap upaya peningkatan tata kelola aset yang akuntabel, khususnya pada sektor pendidikan yang menyangkut kepentingan publik secara luas.
“Semoga hasil pemantauan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara DPRD, BPKAD, dan KCD VII Cimahi untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset ke depan. Dengan pengelolaan yang tertib, transparan, dan profesional, aset milik pemerintah provinsi diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal demi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Jawa Barat,” pungkas Tuti.
Leave a comment