Bandar Lampung, Detiktoday.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Lampung memberikan catatan kritis terhadap dokumen LKPj Gubernur tahun anggaran 2025.
Ketua Pansus LKPj DPRD Lampung, Lesty Putri Utami, menegaskan bahwa pembahasan tahun ini harus menyentuh substansi dan tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.
Lesty menyoroti dokumen LKPj yang sangat tebal—mencapai 660 halaman—namun dinilai minim penjelasan mengenai hasil kinerja nyata di lapangan. Menurutnya, tumpukan kertas tersebut lebih banyak didominasi oleh data administratif yang tidak menggambarkan dampak langsung bagi masyarakat.
Baca: Strategi Ganjar Pranowo untuk Hubungkan Langsung Dunia
“Ke depan, tidak boleh ada program tanpa outcome yang jelas. Kami ingin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fokus pada capaian kinerja, bukan sekadar urusan administrasi,” tegas Lesty saat memberikan keterangan, Rabu (29/4).
Sebagai langkah konkret, Pansus akan menggunakan matriks evaluasi tahun 2023–2024 sebagai pembanding untuk mengukur konsistensi pemerintah daerah. Lesty mengungkapkan keprihatinannya terhadap catatan tahun sebelumnya, di mana dari delapan temuan penting, baru satu hingga dua program yang benar-benar terealisasi dengan baik.
Untuk membedah alur perencanaan hingga realisasi anggaran secara mendalam, proses evaluasi ini juga akan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
Mengingat batas waktu pembahasan LKPj yang dibatasi hanya 30 hari (berakhir pada 27 Mei 2026) dan adanya momentum Hari Raya Iduladha, Pansus memutuskan untuk mempercepat jadwal pembahasan. Langkah ini diambil agar evaluasi tetap berjalan optimal meski dalam waktu yang sempit.
Lesty berharap hasil akhir dari pembahasan ini dapat melahirkan rekomendasi yang terukur dan berdampak nyata.
“Tujuannya jelas: mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung agar lebih akuntabel dan memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
