Detiktoday.com, PALEMBANG — Mewakili Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Musi Rawas, H. A. Darsan menghadiri Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sumatera Selatan sekaligus Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 yang digelar di halaman Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat koordinasi dan kesiapan seluruh pihak menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrem yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun 2026.
Menurut Darsan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus memperkuat kesiapsiagaan secara menyeluruh guna menghadapi potensi Karhutla yang dapat mengganggu lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Apel kesiapsiagaan hari ini merupakan momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan memastikan Musi Rawas siap menghadapi musim kemarau 2026 dengan kesiapsiagaan penuh,” kata Darsan.
Ia menegaskan, Pemkab Musi Rawas melalui BPBD bersama seluruh unsur terkait terus melakukan langkah antisipasi dini, mulai dari pemetaan wilayah rawan, peningkatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, hingga penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Djamari Chaniago, didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Kegiatan juga dihadiri unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, BPBD kabupaten/kota, Manggala Agni, dunia usaha, relawan, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Rangkaian kegiatan ditandai dengan pemeriksaan personel dan peralatan penanganan Karhutla, reaktivasi desk koordinasi nasional, serta simulasi terpadu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam arahannya, Menko Polkam RI Djamari Chaniago menegaskan bahwa reaktivasi Desk Karhutla Nasional menjadi pembeda utama dalam penanganan Karhutla tahun ini.
Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pihak swasta dalam upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan pasca Karhutla.
“Re-aktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional,” ungkap Menko Djamari Chaniago.
Dalam kesempatan tersebut, Menko juga menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah agar capaian penanganan Karhutla yang selama ini dinilai cukup baik dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar Karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djamari Chaniago menekankan bahwa Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian Karhutla secara nasional. Hal tersebut dikarenakan karakteristik wilayah yang memiliki lahan gambut cukup luas, lahan mineral kering, kawasan perkebunan, serta riwayat kebakaran yang terjadi berulang setiap musim kemarau.
“Presiden memberikan perhatian besar terhadap penanganan Karhutla. Capaian yang sudah diraih harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kita tidak boleh lengah,” tandasnya.
Sementara itu, kehadiran BPBD Musi Rawas dalam apel kesiapsiagaan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung penguatan sistem penanggulangan bencana secara terpadu di Sumatera Selatan.
Melalui kesiapsiagaan yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berharap potensi Karhutla di wilayah Musi Rawas dapat dicegah sedini mungkin sehingga dampak terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisasi secara maksimal.
