Jakarta, Detiktoday.com – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, memperkuat komitmennya dalam mempermudah urusan warga melalui aplikasi “Semarang Dalam Genggaman Saya” (SDGs).
Inovasi ini hadir sebagai solusi konkret agar masyarakat tak lagi perlu “antre fisik” di kantor pemerintahan.
Melalui platform terintegrasi ini, sebanyak 20 layanan publik kini dilebur dalam satu pintu. Mulai dari urusan administrasi kependudukan, akses kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kanal pengaduan resmi, semuanya dapat diakses secara real-time.
Baca: Masuk Parpol di Usia 24 Tahun, Ganjar: Saya Lahir dari Ideologi
Wali Kota Agustina menegaskan bahwa kehadiran SDGs adalah jawaban atas tuntutan zaman yang menginginkan efisiensi maksimal.
“Sekarang masyarakat tidak perlu lagi berkeliling ke banyak kantor hanya untuk mengurus keperluan yang berbeda. Cukup satu aplikasi, semua bisa diakses dari mana saja,” ujar Agustina.
Beberapa fitur unggulan yang dapat dimanfaatkan warga antara lain:
– Administrasi Digital: Mengurus akta kelahiran, akta kematian, hingga mutasi penduduk tanpa dokumen fisik yang rumit.
– Akses Layanan Dasar: Integrasi layanan Puskesmas, rumah sakit, hingga pemantauan rute Trans Semarang.
– Pembayaran Non-Tunai: Kemudahan melunasi pajak dan retribusi daerah.
– Identitas Digital: Fitur dompet digital untuk menyimpan berbagai kartu penting dalam satu sistem aman.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
SDGs juga berfungsi sebagai jendela informasi kota. Warga dapat memantau harga pangan di pasar, melihat kondisi lalu lintas melalui Pantau Semar, hingga mendapatkan peringatan dini banjir dan agenda kota secara langsung.
Aspek interaksi dua arah pun diperkuat melalui fitur Lapor Semar. Fitur ini memungkinkan warga menyampaikan aduan atau aspirasi yang langsung diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah Kota Semarang kini mengajak seluruh warga untuk segera mengunduh aplikasi “Semarang Dalam Genggaman Saya” di Google Play Store. Langkah ini diharapkan menjadi motor penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan berorientasi sepenuhnya pada kebutuhan publik.
