Komarudin Watubun Minta Evaluasi Pola Keamanan yang Diterapkan TNI dan Polri di Papua

Komarudin Watubun Minta Evaluasi Pola Keamanan yang Diterapkan TNI dan Polri di Papua

Share
Share

Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi keamanan di Papua yang kembali menjadi sorotan.

Ia menilai sistem pengamanan yang dinilai berlebihan justru berdampak pada ketenangan masyarakat sipil, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan yang diterapkan aparat, baik TNI maupun Polri.

“Saya akan bicarakan ini di Komisi II, dan juga akan saya sampaikan ke teman-teman di Komisi I. Karena menurut saya konflik ini seharusnya sudah menurun, tetapi kenyataannya masih berulang. Korban terus berjatuhan, baik dari pihak keamanan maupun masyarakat,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026)..

Menurut Komarudin, tuntutan evaluasi juga datang dari masyarakat yang menginginkan pendekatan keamanan yang lebih humanis. Ia menilai, dengan usia Indonesia yang telah mencapai 80 tahun serta integrasi Papua ke dalam NKRI sejak 1963, seharusnya jaminan rasa aman bagi warga semakin baik.

“Tidak bisa dalam upaya melindungi negara, rakyat justru menjadi korban. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Ia juga menyinggung adanya laporan insiden kekerasan yang menimpa warga sipil, termasuk dugaan korban ibu hamil dalam peristiwa di wilayah Paniai. Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut mengingat keterbatasan akses ke lokasi kejadian.

“Kita juga malu kalau penanganannya seperti ini terus. Harus ada langkah serius dan menyeluruh,” katanya.

Dalam kunjungan resesnya ke sejumlah wilayah di Papua Tengah seperti Nabire dan Timika, Komarudin mengaku telah meminta pemerintah daerah untuk mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai insiden yang terjadi. Ia menyebut laporan sementara menunjukkan adanya korban dari kalangan masyarakat sipil, sementara jumlah aparat keamanan di wilayah pedalaman juga disebut semakin bertambah.

“Informasi yang saya terima, keberadaan pasukan di pedalaman makin banyak. Bahkan ada laporan penggunaan fasilitas umum seperti sekolah atau kantor dinas untuk pos keamanan. Ini perlu diklarifikasi,” ujarnya.

Komarudin menilai persoalan keamanan di Papua telah berlangsung lama dan cenderung berulang tanpa penyelesaian yang tuntas. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus segera dievaluasi agar tidak terus menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

“Sejak dulu situasinya seperti ini dan terus berulang. Ini harus dievaluasi,” tutupnya.

Share