Tuti Turimayanti: Aset Daerah Bukan Sekadar Angka, Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Detiktoday.com – Transparansi dan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi dua kata kunci yang ditekankan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, saat menyoroti pengelolaan aset daerah. Dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Jabar ke Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah IV Jabar di Kabupaten Garut, Selasa (8/7/2025), Tuti menegaskan bahwa aset daerah harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar angka di neraca keuangan.
Dalam forum yang melibatkan lintas perangkat daerah—seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial—isu pengelolaan aset BUMD di sektor strategis menjadi sorotan utama. Bagi Tuti, pengelolaan aset yang buruk tidak hanya menyia-nyiakan potensi ekonomi, tetapi juga bisa menjadi beban yang memperlambat pembangunan daerah.
“Aset publik seperti tanah, gedung, pelabuhan, bahkan rumah sakit, bukan hanya soal kepemilikan. Harus ada transparansi, akuntabilitas, dan yang terpenting, manfaat yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Tuti kemudian menyoroti salah satu aset yang dinilai belum dimaksimalkan: Pelabuhan Perikanan Cilaut Eureun di Garut Selatan. Menurutnya, kawasan ini memiliki potensi luar biasa di sektor perikanan tangkap, namun hingga kini masih terkendala oleh minimnya infrastruktur dan sistem pengelolaan yang belum optimal.
“Pelabuhan ini bisa menjadi pusat ekonomi baru di pesisir selatan jika dikelola secara profesional. Harus ada peta jalan yang konkret dan keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan, agar pelabuhan ini benar-benar memberi dampak ekonomi bagi nelayan dan warga sekitar,” paparnya.
Lebih jauh, Tuti mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sinergi antar-perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya koordinasi agar tidak ada tumpang tindih kewenangan yang justru memperlambat pemanfaatan aset.
“Jangan sampai aset kita hanya jadi catatan di dokumen administrasi. Kita ingin melihat dampaknya secara langsung: masyarakat yang sejahtera, pelayanan publik yang meningkat, dan roda ekonomi yang berputar lebih cepat,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Pansus VII juga meninjau beberapa aset penting di Garut Selatan seperti Terminal Pameungpeuk, RSUD Pameungpeuk, dan sejumlah fasilitas sosial di Cisurupan. Semua ini menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terarah terkait pengelolaan BUMD dan aset milik daerah.
