Tuti Turimayanti Dorong Aksi Nyata: Pemberdayaan Perempuan Butuh Sinergi Semua Pihak
Detiktoday.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, menekankan bahwa memperkuat posisi perempuan di masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan formal. Ia menyebut, tanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan perempuan adalah kewajiban kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Hal tersebut disampaikan Tuti dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, yang digelar di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (2/7/2025).
“Perda ini bukan hanya soal hukum tertulis, tapi soal bagaimana kita bisa benar-benar menciptakan perubahan di lapangan,” kata Tuti.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu, aturan ini disusun untuk menjawab kebutuhan riil perempuan Jawa Barat, yang tidak selalu identik dengan persoalan nasional. Ia menyebut perlunya pendekatan berbasis lokal agar kebijakan yang ada lebih kontekstual dan tepat sasaran.
“Kita tidak bisa pakai satu resep untuk semua daerah. Setiap wilayah punya tantangan berbeda. Karena itu, lahirnya perda ini adalah upaya agar perlindungan perempuan bisa disesuaikan dengan kondisi lokal,” ujarnya.
Tuti juga menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga perangkat desa, untuk menjamin keberhasilan implementasi regulasi tersebut. Salah satu yang didorong adalah penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, wirausaha, hingga pendidikan politik.
“Bukan hanya urusan dapur atau ekonomi keluarga. Perempuan juga harus hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Mereka harus jadi aktor utama pembangunan,” tegas anggota Komisi 1 DPRD Jabar itu.
Ia menyebut pemberdayaan perempuan mencakup aspek yang luas, termasuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi hingga membuka akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan partisipasi politik.
Tuti pun berharap agar desa-desa di Jawa Barat segera merespons perda ini dengan menyusun regulasi turunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kalau ingin aturan ini berdampak nyata, maka desa harus menjadi motor penggeraknya. Perda ini harus bekerja, bukan hanya jadi dokumen formal yang dilupakan,” tandasnya.
Melalui dialog langsung dengan warga, Tuti juga mendengarkan berbagai aspirasi serta harapan dari perempuan setempat, yang menurutnya menjadi masukan penting dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat akar rumput.
