Wakil Ketua DPRD Jakarta: Kenaikan Tarif Transjakarta Harus Ditolak
detiktoday.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan tarif bus TransJakarta yang tengah dikaji oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat yang sudah kesulitan.
“Saya menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dibahas oleh Dishub DKI Jakarta,” tegas Wibi pada Sabtu (21/12/2024) di Jakarta.
Menurut Wibi, layanan TransJakarta harus tetap dapat diakses dengan biaya yang terjangkau, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“TransJakarta adalah layanan publik yang dirancang untuk memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses transportasi yang adil dan terjangkau,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa subsidi pemerintah terhadap layanan transportasi publik ini sebaiknya dipandang sebagai investasi sosial, bukan beban anggaran. Jika ada kebutuhan peningkatan kualitas layanan, hal tersebut seharusnya dicapai tanpa membebankan tambahan biaya kepada pengguna.
“Alih-alih menaikkan tarif, pemerintah harus fokus pada efisiensi pengelolaan dan optimalisasi alokasi anggaran,” lanjut politisi Partai NasDem tersebut.
Wibi juga mengingatkan potensi dampak negatif jika tarif dinaikkan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memicu masyarakat beralih kembali ke kendaraan pribadi, yang akan memperburuk kemacetan serta meningkatkan polusi udara di Jakarta.
“Tujuan utama keberadaan TransJakarta adalah mengurangi kemacetan dan polusi. Jika tarif dinaikkan, manfaat ini akan terkikis, dan malah berisiko menimbulkan masalah baru,” jelasnya.
Saat ini, tarif TransJakarta sebesar Rp3.500 masih dianggap terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Wibi meminta Dishub DKI Jakarta untuk menghentikan pembahasan wacana kenaikan tarif tersebut demi kepentingan publik.
“Jakarta membutuhkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kebijakan ini harus mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya,” tutupnya.
Wibi juga berjanji akan terus mengawasi kebijakan transportasi di ibu kota agar tetap berorientasi pada kebutuhan warga.
