Detiktoday.com, JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar dialog publik terkait transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu (13/6/2026).
Forum yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat itu dihadiri langsung Wali Kota Jambi, Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dialog publik tersebut juga menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar lingkungan, di antaranya Rektor Universitas Jambi Prof. Dr. Helmi, Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Prof. Dr. H. Kasful Anwar, serta pakar lingkungan Universitas Jambi, Prof. Ir. Rosyani.
Peserta forum terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, mahasiswa, pegiat lingkungan, hingga Forum Ketua RT se-Kota Jambi.
Forum ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Maulana-Diza dalam menyerap kritik, masukan, serta evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah, khususnya terkait Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Dalam pemaparannya, Maulana menjelaskan bahwa konsep OPBM merupakan bagian dari implementasi program Kampung Bahagia yang sejalan dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kota Jambi 2025–2045.
Menurutnya, sistem pengelolaan sampah ke depan harus lebih modern dan berbasis lingkungan sehat, bersih, indah, serta berkelanjutan.
“Secara garis besar semua mendukung, namun ada yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama, seperti iuran, sosialisasi, dan mekanisme yang harus lebih transparan. Semua saran akan menjadi masukan yang sangat baik,” ujarnya.
Maulana menegaskan bahwa Kota Jambi adalah milik bersama yang harus dijaga dengan semangat kolektif demi kemajuan daerah.
“Kita harus mengambil langkah untuk kemajuan kota yang kita cintai ini. Targetnya adalah agar sampah bisa menjadi berkah dan memiliki nilai ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan, kebersihan dan keamanan menjadi syarat utama dalam mendukung Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Jambi 2025–2030 melalui visi-misi Kota Jambi Bahagia.
Maulana menjelaskan, salah satu dari 11 program prioritas daerah adalah Kampung Bahagia yang mendukung OPBM melalui penyediaan sarana transportasi pengangkut sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Targetnya tahun depan kita sudah masuk tahap pemilahan sampah dari rumah, sehingga sampah memiliki nilai ekonomi,” tegasnya.
Berdasarkan data Pemkot Jambi, jumlah TPS saat ini mencapai 342 titik, terdiri atas 252 TPS resmi dan 90 TPS liar. Sementara volume sampah mengalami peningkatan signifikan dari 200,6 ton per hari pada tahun 2000 menjadi 447,78 ton per hari pada 2025.
Kondisi tersebut, menurut Maulana, menjadi alasan mendesak perlunya transformasi tata kelola persampahan.
Ia juga menegaskan bahwa pembongkaran sejumlah TPS yang dilakukan saat ini merupakan tindak lanjut atas permintaan masyarakat yang telah didukung kesiapan OPBM di masing-masing wilayah.
“Terkait pembongkaran TPS yang merupakan aset daerah, saya mengambil risiko. Tidak ada niat merusak, saya hanya melindungi hak masyarakat. Yang penting selama lima tahun memimpin, saya bisa memberi manfaat,” ungkapnya.
Terkait iuran retribusi sampah, Maulana mengakui selama ini masih terdapat ketimpangan karena pembayaran dititipkan melalui rekening PDAM, sementara tidak semua warga memiliki akses tersebut.
Karena itu, Pemkot Jambi tengah menyiapkan skema subsidi silang agar masyarakat kurang mampu tidak terbebani dalam program OPBM.
Selain itu, Maulana juga merespons kekhawatiran terkait nasib para pemulung yang selama ini menggantungkan hidup dari TPS. Ia memastikan para pemulung warga Kota Jambi akan didorong menjadi mitra OPBM di lingkungan RT.
Dalam kesempatan yang sama, Maulana juga menjelaskan bahwa pembangunan tujuh depo sampah saat ini bukan pembangunan baru, melainkan revitalisasi depo lama agar sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan modern.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menambahkan bahwa transformasi tata kelola sampah juga menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional melalui Gerakan Indonesia Asri.
“Masalah sampah menjadi perhatian nasional dan telah ditekankan langsung oleh Presiden agar pemerintah daerah segera menyelesaikannya,” ujar Diza.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengapresiasi langkah Pemkot Jambi yang membuka ruang diskusi terbuka bagi masyarakat.
Menurutnya, dialog publik seperti ini menjadi wadah penting dalam menyerap aspirasi sekaligus memperkuat kebersamaan membangun Kota Jambi.
“Inilah ruang untuk mendengar aspirasi secara langsung dan menunjukkan bahwa masyarakat Kota Jambi kompak membangun daerah bersama-sama,” katanya.
Ia menilai pro dan kontra terhadap kebijakan baru merupakan hal wajar, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh instansi terkait, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Lingkungan Hidup.
Sebagai tindak lanjut hasil dialog publik tersebut, Pemerintah Kota Jambi untuk sementara menghentikan proses penutupan dan pembongkaran TPS sambil melakukan kajian ulang terhadap mekanisme pelaksanaan di lapangan.(*)
