Jakarta, Gesur.id — Penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu bertahan sekaligus bersaing di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Rabu (20/5/).
Pernyataan ini mengemuka sebagai tanggapan atas pidato Presiden terkait arah pembangunan ekonomi nasional dan kemandirian industri dalam negeri.
Baca: Ini Deretan Program Ganjar Pranowo
Samuel menilai pidato Kepala Negara sarat akan harapan dan visi besar bagi masa depan Indonesia.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan gagasan tersebut sepenuhnya bergantung pada eksekusi nyata di lapangan.
“Kita mengaminkan apa yang disampaikan Presiden. Tetapi apakah itu bisa direalisasikan, itu yang harus kita kerjakan bersama,” ujar Samuel melalui keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Samuel menyebut DPR berkomitmen mengawal implementasi berbagai program strategis. Langkah ini demi memastikan visi besar Presiden diterjemahkan dengan baik oleh jajaran kementerian hingga pemerintah daerah. Salah satu fokus utama yang disoroti adalah kemandirian ekonomi melalui sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Ia menambahkan, keberhasilan hilirisasi industri besar di dalam negeri seharusnya membuka peluang emas bagi pelaku usaha lokal untuk ikut berkembang.
“Negeri ini sangat kaya kalau kita bisa melihat kapasitas dan kemampuan sekitar kita. UMKM harus terus dibantu,” tuturnya.
Kendati dukungan regulasi terus mengalir, Samuel mengingatkan para pelaku usaha agar tidak terlena. Menurutnya, status sebagai usaha kecil tidak boleh menjadi alasan untuk absen dalam melakukan pembaruan dan peningkatan kualitas produk.
“Kalau tidak ada inovasi dan perbaikan kualitas, akan kalah dengan industri besar,” kata Samuel.
Ia mencontohkan, di lapangan masih sering ditemukan produk makanan tradisional skala UMKM yang belum memenuhi standar kualitas konsisten, baik dari segi rasa maupun tekstur. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif turun tangan memberikan pembinaan. Aspek ekonomi kreatif juga perlu disuntikkan agar produk lokal memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
Di sisi lain, politisi ini tidak menampik bahwa akses permodalan masih menjadi batu sandungan utama bagi pelaku UMKM untuk mengepalkan sayap bisnisnya. Saat ini, DPR bersama Kementerian UMKM dan bank-bank milik negara (Himbara) terus mengupayakan perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran.
Baca: Ganjar Sebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo
Meski begitu, ia menyebut ada kendala klasik yang harus segera dibenahi, yakni masalah integrasi data.
“Masalahnya sekarang data. UMKM sering berjalan sendiri-sendiri. Mereka perlu bersatu dan membuat data yang jelas supaya lebih mudah diperjuangkan,” ungkapnya.
Mengakhiri keterangannya, Samuel mengimbau kelompok-kelompok UMKM di daerah untuk membangun koordinasi yang lebih solid, baik dengan pemerintah daerah maupun anggota legislatif di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dengan sinergi data yang rapi, penyaluran bantuan dan stimulus pembiayaan diyakini akan jauh lebih efektif dan berdampak langsung pada perputaran ekonomi warga.
