Jakarta, Detiktoday.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak menyepelekan rendahnya realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir Mei, realisasi belanja daerah tercatat masih mandek di kisaran 26 hingga 28 persen.
Angka tersebut dinilai jauh dari target ideal menjelang berakhirnya semester pertama tahun berjalan.
Baca: Ganjar Pranowo Bongkar Akar Sistemik Korupsi
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Ida Rosida, menegaskan bahwa lambatnya serapan anggaran ini berpotensi besar menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
”Jika tidak segera dipercepat, kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ida saat memberikan sorotan terhadap kinerja anggaran Pemprov.
Menurut Ida, realisasi belanja daerah idealnya sudah menyentuh angka di atas 40 persen pada akhir semester pertama. Oleh karena itu, capaian yang ada saat ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh perangkat daerah.
Ida menilai, rendahnya realisasi anggaran mencerminkan adanya program kerja yang belum berjalan optimal. Ia mengkhawatirkan masalah ini berakar dari perencanaan yang lemah sejak awal.
”Apabila persoalan ini dipicu oleh lemahnya perencanaan, dampaknya akan terasa merembet hingga akhir tahun anggaran,” tuturnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Keterlambatan ini, lanjut Ida, secara otomatis memperlambat distribusi manfaat pembangunan yang seharusnya sudah dinikmati oleh masyarakat Banten.
Ia juga mengingatkan Pemprov Banten bahwa serapan anggaran yang buruk akan memperparah indikator pembangunan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar daerah.
”Rendahnya serapan anggaran ini taruhannya besar, karena berpengaruh langsung terhadap penanganan masalah krusial seperti pengangguran dan kemiskinan di Banten,” pungkasnya.
