Medan, Detiktoday.com – Ruang pertemuan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik (BBPPMPV BBL) Medan, Jalan Setiabudi, Sabtu (6/6/2026), berubah menjadi panggung curahan hati. Di sana, suara-suara lirih tentang nasib pendidikan vokasi, khususnya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), mengalir deras dari para instruktur pelatihan.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, duduk menyimak satu per satu keluhan para instruktur yang datang dari berbagai daerah. Dalam Diklat Peningkatan Kompetensi Instruktur LKP Tahun 2026 tersebut, ia tak hanya hadir sebagai legislator, tetapi juga sebagai pendengar yang karib.
“Hari ini yang berkumpul adalah orang-orang hebat. Instruktur yang menentukan arah masa depan generasi bangsa, terutama di bidang teknologi sepeda motor dan jaringan komputer,” ujar Sofyan Tan saat membuka kegiatan.
Baca: Ganjar Ajak Kader PDI Perjuangan Perkuat Demokrasi
Didampingi Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan dan LKP, Wiono, Sofyan Tan menekankan bahwa vokasi adalah garda terdepan dalam mencetak tenaga terampil. Namun ironisnya, sektor ini justru kerap terpinggirkan.
Tabrani, peserta asal LKP Palembang, Sumatera Selatan, berdiri dan membeberkan realitas pahit yang dihadapi lembaganya. Bantuan yang minim dan akses yang terbatas kontras dengan kebutuhan operasional yang terus berjalan.
“Kami tertatih-tatih. Jika untuk program Makan Bergizi Gratis bisa dianggarkan Rp1 triliun per hari, mungkin 0,01 persennya saja untuk LKP sudah sangat berarti bagi kami,” ucap Tabrani.
Keluhan serupa datang dari Ramadhan, perwakilan LKP Aceh Tamiang. Pascabencana banjir bandang pada November 2025 lalu, gedung tempat mereka melatih kini sudah tidak layak fungsi. Sarana dan prasarana (sarpras) praktik nyaris habis tak bersisa. Selama ini, mereka bertahan secara swadaya.
Meskipun memaklumi fokus pemerintah yang saat ini memprioritaskan rehabilitasi gedung sekolah formal, Ramadhan tetap berharap ada solusi konkret untuk LKP. Minimal, pemerintah memfasilitasi pemenuhan sarpras dasar mereka.
“Setidaknya, jika anggaran pemerintah belum ada, berikan LKP Aceh Tamiang akses untuk mendapatkan bantuan sarpras dari pihak lain, seperti pihak swasta atau perusahaan yang dapat diajak kerja sama,” ungkap Ramadhan.
Lain lagi cerita Zulkarnain dari LKP Deli Serdang. Ia memiliki ide kreatif untuk membuat bengkel mobile (bengkel keliling) yang bisa dipanggil masyarakat saat kendaraan mogok di jalan. Sayangnya, inovasi ini terbentur realitas keamanan di wilayah Medan dan Deli Serdang yang rawan aksi begal.
“Jangan sampai niatnya mau bantu orang yang mogok di jalan, malah kami yang perlu dibantu karena dibegal,” kata Zulkarnain.
Sebagai solusi alternatif, Zulkarnain mengusulkan agar barang-barang atau aset milik pemerintah yang sudah tidak terpakai dapat dihibahkan ke LKP sebagai bahan praktik. Kendaraan dinas yang telantar, misalnya, akan sangat berguna bagi siswa untuk belajar membongkar dan memperbaiki mesin.
“Bagi pemerintah mungkin itu barang bekas, tetapi bagi kami itu barang segar untuk praktik,” cetusnya.
Mendengar rentetan keluhan tersebut, Sofyan Tan mengakui bahwa kondisi anggaran vokasi saat ini sangat menyedihkan. Tanpa dukungan pembiayaan yang kuat dari negara, LKP perlahan bisa mati. Padahal, peran LKP sangat krusial dalam memberikan keterampilan agar masyarakat tidak menganggur.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Utara 1 ini meyakini, jika LKP di setiap provinsi hidup dan berkembang, angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan. Lulusannya akan memiliki modal berharga untuk berwirausaha, membuka bengkel, atau langsung terserap di dunia kerja.
Sofyan Tan mengenang, pada periode 2023–2024, anggaran pelatihan vokasi sempat mencapai lebih dari Rp8 triliun. Kala itu, banyak LKP mendapatkan akses bantuan, bahkan anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa dilatih secara gratis. Namun kini, anggaran tersebut dipangkas drastis dan sebagian dihapus.
“Semua tergantung arah kebijakan pemerintah,” sesalnya.
Ia berjanji akan membawa persoalan pelik ini, termasuk kondisi LKP di Aceh Tamiang, ke dalam pembahasan anggaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jika anggaran negara belum tersedia, ia berkomitmen membuka akses komunikasi dengan pihak swasta maupun kolega yang bersedia membantu. Bagi Sofyan, Aceh memiliki kedekatan emosional tersendiri.
Dalam paparannya, Sofyan Tan juga menyinggung kisah sukses Korea Selatan. Saat baru merdeka, Korea Selatan bahkan pernah menerima bantuan pangan dari Indonesia. Sadar akan keterbatasan sumber daya alam, negara tersebut memilih tidak bergantung pada sektor agraris.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Mereka berfokus penuh pada investasi manusia melalui pendidikan, khususnya vokasi. Hasilnya kini dinikmati dunia. Produk elektronik buatan Negeri Ginseng—mulai dari pendingin ruangan (AC), televisi, hingga telepon genggam—kini merajai pasar global dan mengisi setiap rumah tangga di Indonesia.
“Kita belum sepenuhnya mengutamakan pendidikan. Vokasi yang mendidik orang menjadi pintar dan terampil justru kurang diperhatikan, padahal ini garda terdepan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat kembali menempatkan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai prioritas utama pembangunan. Dengan begitu, kompetensi dan keterampilan konkret benar-benar menjadi fondasi daya saing bangsa.
Di penghujung acara, suasana ruang pelatihan berubah hangat. Ruangan itu menjelma menjadi forum harapan—tempat para instruktur menitipkan masa depan anak didik mereka. Bagi Sofyan Tan, rentetan keluhan ini bukanlah beban, melainkan bahan bakar energi untuk terus memperjuangkan vokasi agar tidak lagi menjadi ‘anak tiri’ dalam kebijakan pendidikan nasional.
