Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Dorong Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Detiktoday.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari.,S.Sos., M.M mendorong partisipasi perempuan di parlemen. Menurut Ineu Purwadewi Sundari, keterwakilan perempuan di parlemen bisa meningkat dengan syarat adanya jaminan perlindungan terhadap hak keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi, dan harus ditindaklanjuti di tingkat peraturan perundang-undangan serta di bawahnya.
Kemudian, melakukan perubahan pada UU tentang Partai Politik, khususnya terkait dengan akses perempuan untuk menjabat sebagai pengurus atau fungsionaris pada setiap jenjang kepengurusan partai politik yang harus dibuka seluas-luasnya.
“Merumuskan suatu pola atau sistem rekrutmen terhadap calon legislatif (caleg) perempuan oleh partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan kemampuan para caleg perempuan,” kata legislator PDI Perjuangan asal Dapil XI Jabar, Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini.
Ineu menuturkan, apabila hal tersebut diimplementasikan, niscaya keterwakilan perempuan di parlemen bisa meningkat.
Sebab, meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh terhadap pengambilan keputusan politik yang dinilai lebih akomodatif.
Menurut Ineu peran kaum perempuan dalam dunia politik sangat diperhitungkan. Pasalnya, keberadaan kaum perempuan juga mampu berkontribusi dan mampu memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat.
Ineu menjelaskan, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen saat ini, khususnya di Jawa Barat masih di bawah 30% hanya 22,5% atau dengan kata lain masih belum mencapai jumlah minimal yang diperlukan yaitu, 30%.
“Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting, dan ingin keterwakilan perempuan di parlemen meningkat,” kata Ineu Purwadewi.
Ineu menilai soal partisipasi perempuan dalam pemerintahan, dan disinggung pula terkait 5 arahan Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan 8 program strategis Kementerian PPPA.
Selain itu, dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen dalam hal ini DPRD, tentunya perempuan bisa memiliki peran yang strategis dalam penguatan fungsi dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melalui kebijakan atau perangkat aturan yang lebih responsif gender.
“Hadirnya perempuan di parlemen berpengaruh positif terhadap kebijakan, khususnya isu kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan tentu berbeda dalam memutuskan sebuah keputusan dan kebijakan. Perempuan justru lebih menyeluruh (akomodatif),” ucap dia.
“Diharapkan setelah acara ini teman-teman PERMAHI Unpas bisa memahami terkait pentingnya keterwakilan perempuan. Diharapkan juga bisa membuat masyarakat (khususnya perempuan) tidak anti politik, memotivasi perempuan untuk aktif di politik, masuk ke partai politik dan bergabung menjadi calon legislatif yang akhirnya menjadi anggota parlemen,” tambah Ineu.
Sebelumnya, Ineu menjadi pembicara utama Law Student Journey Bacth VII yang digagas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Komisariat Universitas Pasundan (Unpas), Jumat 6 Juni 2023.
“Pertemuan dengan PERMAHI Unpas membahas soal keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, dan bagaimana peran perempuan di parlemen (khususnya di DPRD Jawa Barat),” tutur Ineu Purwadewi Sundari.
