Kaesang Soal Wacana Copot Gibran: Mandat Rakyat Tak Bisa Diabaikan
Detiktoday.com – Gonjang-ganjing politik kembali bergema. Kali ini, sorotan tertuju pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan untuk dicopot dari jabatannya oleh sekelompok purnawirawan TNI-Polri. Isu panas ini sontak menjadi bahan perbincangan publik—dan tak pelak menyeret respons dari adik kandungnya sendiri, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep.
Di tengah agenda kunjungannya di Surabaya, Kaesang menanggapi wacana itu dengan tenang namun tegas. Ia menolak masuk terlalu jauh ke dalam polemik, tetapi memberi penekanan penting: jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar posisi, melainkan amanat langsung dari rakyat Indonesia.
“Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih melalui pemilu, oleh rakyat, sesuai konstitusi. Itu yang harus dihormati,” ujar Kaesang, Jumat (25/4/2025), di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya.
Kaesang memilih tak memberi komentar langsung terhadap desakan para purnawirawan. Sikapnya konsisten: biarlah ruang demokrasi berjalan, tetapi fondasinya tetap harus berpijak pada hukum dan mekanisme konstitusional.
Mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, turut menanggapi wacana ini. Menurutnya, menyampaikan aspirasi adalah bagian sah dari demokrasi.
“Silakan saja mereka menyuarakan pendapat. Itu hak mereka sebagai warga negara,” ucap Hendro saat dijumpai di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Namun ia menambahkan, apakah aspirasi itu akan berbuah keputusan politik, sepenuhnya bergantung pada suara dan pertimbangan rakyat secara luas. “Yang menentukan kebenaran itu rakyat juga. Dalam demokrasi, suara publik adalah wasitnya,” tuturnya.
Hendro meyakini bahwa para purnawirawan yang bersuara tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Ia juga menilai usulan itu mencerminkan keresahan yang perlu didengar, namun tetap harus diolah secara bijak.
Menariknya, desakan dari forum purnawirawan tersebut tak hanya menyasar Gibran. Mereka juga menyerukan reshuffle kabinet—khususnya terhadap para menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, serta aparat yang dianggap “masih loyal” pada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Tuntutan ini memperlihatkan dinamika pasca-pemilu yang belum sepenuhnya mereda. Isu loyalitas politik, integritas pejabat, dan transisi kekuasaan tetap menjadi topik sensitif dalam ruang publik. Tapi satu hal yang ditekankan Kaesang: kekuasaan yang datang dari rakyat, hanya bisa diubah oleh rakyat pula.
“Suara rakyat bukan sekadar angka di kotak suara. Itu amanat. Dan amanat itu tidak bisa diabaikan hanya karena tekanan,” pungkas Kaesang.
