DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sebut Perlindungan Anak Tanggung Jawab Bersama Seluruh Pihak
Detiktoday.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM. menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Ineu menekankan pentingnya sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, serta institusi pemerintah dan non-pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Anak-anak adalah aset masa depan bangsa. Melindungi mereka berarti menjaga keberlangsungan generasi. Karena itu, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak,” ujar Ineu.
Ineu menjelaskan bahwa Perda No. 3 Tahun 2021 bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak di Jawa Barat, termasuk upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.
“Perda ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi kita semua untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak. Namun, implementasinya akan efektif jika ada kesadaran kolektif dari seluruh pihak,” imbuhnya.
Ineu juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk didengar pendapatnya. Ia mengajak peserta sosialisasi untuk menjadi agen perubahan yang menyuarakan kepentingan anak di lingkungan masing-masing.
“Seluruh komponen masyarakat memiliki peran. Keluarga menjadi garda terdepan, sekolah sebagai ruang tumbuh kembang yang aman, dan lingkungan sosial sebagai pengawas bersama,” tegasnya.
Melalui sosialisasi ini, Ineu berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya perlindungan anak dan berani bertindak apabila mengetahui adanya pelanggaran hak anak di sekitarnya.
“Dengan kolaborasi dan kepedulian bersama, kita bisa menciptakan Jawa Barat yang lebih ramah anak, sesuai amanat konstitusi dan nilai-nilai luhur bangsa,” pungkasnya.
