Denpasar, Detiktoday.com – Komisi VII DPR RI memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Denpasar Selatan.
Dalam kunjungan kerja reses, Senin (4/5), DPR menyoroti ketidaksiapan infrastruktur dasar hingga rencana pengembangan kawasan yang dinilai masih “abu-abu”.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa kehadiran legislatif bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan agar proyek strategis ini berjalan akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
“Ini adalah fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan pengembangan kawasan ini benar-benar jelas arah dan manfaatnya,” tegas Evita Nursanty di sela-sela peninjauan kawasan tersebut.
Infrastruktur Dasar dan Lingkungan
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian serius Evita adalah ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah. Mengingat sebagian kawasan Kura-Kura Bali merupakan lahan hasil reklamasi, keberlanjutan suplai air menjadi krusial untuk operasional jangka panjang.
Evita mengingatkan pengelola agar tidak meremehkan aspek-aspek fundamental yang bersentuhan langsung dengan daya dukung lingkungan.
“Hal-hal mendasar seperti air dan lingkungan tidak bisa dianggap sepele. Ini menyangkut keberlanjutan kawasan,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Selain air, masalah klasik pengelolaan sampah di sekitar kawasan juga tak luput dari sorotan. Meskipun tumpukan sampah berada di luar area inti KEK, Evita menilai hal tersebut tetap memberikan citra negatif bagi destinasi yang digadang-gadang menjadi pariwisata kelas dunia tersebut.
DPR juga mengkritisi wacana pemerintah yang ingin menjadikan KEK Kura-Kura Bali sebagai bagian dari International Financial Center (IFC). Menurut Evita, hingga saat ini informasi mengenai IFC lebih banyak beredar di media massa ketimbang melalui penjelasan resmi yang komprehensif kepada DPR.
Ia menilai rencana tersebut masih minim kajian mendalam, terutama terkait dampak sosial-ekonomi bagi warga lokal.
“Kalau rencananya saja masih belum jelas, tentu kita tidak bisa bicara terlalu jauh. Harus ada kajian mendalam, terutama terkait dampaknya bagi masyarakat dan ekonomi lokal,” tuturnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Meski mendukung masuknya investasi besar ke Bali, Evita mewanti-wanti agar pembangunan tidak menggerus kearifan lokal. Ia menekankan pentingnya prinsip Tri Hita Karana—keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan—sebagai fondasi pembangunan di Pulau Dewata.
Sebagai bahan evaluasi, Komisi VII berencana membandingkan tata kelola KEK Kura-Kura Bali dengan kawasan Nusa Dua yang dinilai telah memiliki sistem pengelolaan sampah dan suplai air yang lebih terintegrasi.
“Investasi tetap didukung, namun harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan keterlibatan UMKM lokal. KEK Kura-Kura Bali adalah ujian nyata bagi arah pembangunan pariwisata kita ke depan,” pungkas Evita.
