Detiktoday.com – Anggota Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Weni Dwi Aprianti, S.Ab. mengatakan dalam penyusunan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pansus V sangat menjunjung tinggi kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang akan disusun.
Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menyempurnakan Raperda P3, untuk itu , kita melibatkan berbagai instansi terkait, akademisi, pemerhati perempuan dan berbagai elemen.
“Kami mengajak masyarakat ikut aktif dan interaktif dalam mengawal peraturan, karena kita butuh banyak saran masukan dari masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, terutama dalam hal perlindungan perempuan,” katanya.
Pansus V telah mengkaji meningkatnya kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Barat. Untuk itu, diperlukan regulasi dan payung hukum, sebagai upaya dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pencegahan dan penanganannya.
“Melalui studi ini, tentu harapannya kita mendapatkan informasi dan masukan yang tepat untuk kesesuaian dan penyempurnaan rancangan peraturan yang tengah disusun,” ujarnya.
Sebelumnya, Pansus V DPRD Jabar melakukan studi komparasi ke DP3AKB Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Raperda Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan di Jabar, ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/6/2022).
Dalam kunjungan kerjanya tersebut menurut Weni dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap materi Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Jawa Barat.
“Kami bersama Pansus V melaksanakan studi komparasi untuk memperoleh masukan dan membandingkan segala aspek permasalahan yang ada di Jawa Barat guna pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan”, kata Weni.
