Iis Turniasih Sebut Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Semua Pihak
Detiktoday.com – Anggota DPRD Jabar fraksi PDI Perjuangan, H. Iis Turniasih mengatakan jika optimalisasi bendungan dan irigasi di daerah-daerah harus segera dilakukan. Pasalnya, masih banyak saluran irigasi di daerah dan pedesaan yang mengalami kerusakan dan tidak berfungsi secara maksimal.
“Bicara kemandirian pangan, setiap daerah di Jawa Barat memiliki tingkat kemandirian pangan yang berbeda. Persoalan infrastruktur penunjang kemandirian pangan menjadi faktor yang utama. Tak dipungkiri selain masih ada persoalan distribusi pangan, juga belum maksimalnya pemanfaatan bendungan serta saluran irigasi yang mengalami kerusakan,” ujar Iis.
Hal ini disampaiakan Iis saat melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil X Jabar, meliputi Kabupaten Karawang Dan Kabupaten Purwakarta, di Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Minggu 28 Januari 2024.
Iis Turniasih menyampaikan materi Perda no. 4 Tahun 2012 Tentang Kemandirian Pangan Daerah kepada para tokoh masyarakat.
“Hari ini kami melaksanakan sosialisasi Perda Jawa Barat nomor 4 tahun 2012 tentang kemandirian pangan daerah. Kita ketahui, Kecamatan Darangdan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian maupun perkebunan, sehingga serta harus menjadi pionir untuk mewujudkan kemandirian pangan,” ujar Iis Turniasih, saat dikonfirmasi Senin 29 Januari 2024.
Iis mengatakan, Perda tentang Kemandirian Pangan berisikan 8 Bab dan 29 pasal. Beberapa hal yang diatur dalam Perda tersebut, diantaranya perihal asas penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pasal 2, yaitu kemandirian pangan, partisipatif dan gotong-royong, manfaat dan lestari, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan berkelanjutan.
“Jadi, sesuai dengan isi Perda Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota harus berimplikasi pada kewajiban yang ditegaskan dalam pasal 4 dalam Perda tentang Kemandirian Pangan. Kewajiban Perda, dalam pasal tersebut, yaitu merumuskan program dan kegiatan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Kewajiban lainnya yang harus dibuat oleh Pemda, juga meliputi perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan yaitu untuk produksi pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan pangan, koordinasi dan sinkronisasi, kerjasama, Pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi pangan, insentif dan disinsentif serta peran masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap kepada masyarakat yang hadir, Perda tentang Kemandirian Pangan ini harus disebarluaskan kepada seluruh stakeholder, mulai dari aparatur Pemda sampai ke tingkat Desa/Kelurahan, pelaku usaha dan masyarakat secara luas.
“Harapannya tentu saja melalui pemahaman ini diharapkan akan tumbuh pemahaman yang luas tentang teknis menciptakan kemandirian pangan,” ujar Iis.
Sementara, Tenaga pendamping Ihsan Prayoga menambahkan, dalam hal teknis pemerintah dalam hal ini Dinas PSDA harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan.
“Tentu, sesuai Tupoksinya, bahwa Dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) menjadi pelaksana, perumus, dan penentu kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, yang meliputi bidang irigasi dan drainase, tentu hal ini harus fokus dijalankan. Selain harus fokus pada perencanaan, Dinas PSDA juga harus meningkatkan serapan anggaran dan pencapaian kinerjanya,” tambahnya.
Tak hanya itu, sambung Ihsan Prayoga, semua elemen harus memikirkan bagaimana kemandirian pangan ini dapat tercapai. Selain Dinas PSDA yang harus fokus dalam menjalankan tupoksinya, penting juga untuk Dinas Pertanian untuk mensosialisasikan program-program terkait ketahanan pangan, sehingga dalam kondisi ini tidak ada masyarakat yang kekurangan makanan.
Dinas PSDA dan Dinas Pertanian berperan terus sampai tahap eksekusi, dan memberdayakan mitra-mitranya.
“Sosialisasi terus dilakukan secara bertahap untuk mampu menstimulasi masyarakat. Hal ini juga bisa dimulai dari keluarga, melalui Dasawisma dan berkoordinasi dengan Tim PKK. Peran Dasawisma ini sebagai ujung tombak terdepan yang diharapkan bisa menggerakkan seluruh kegiatan yang langsung berkaitan, dengan hidup serta kehidupan masyarakat. Agar masyarakat tetap produktif,” ujarnya.
