Pemberian Konsesi Tambang ke NU Disebut Janji Politik? Ini Penjelasan Menteri Bahlil
Detiktoday.com – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membantah tudingan bahwa pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama (NU) terkait janji politik. Menurutnya, kontestasi politik dalam pemilihan presiden (pilpres) sudah selesai.
“Kita harus menghindari mengaitkan niat baik dengan politik,” tegas Bahlil di kantornya pada Jumat (7/6/2024).
Bahlil menjelaskan bahwa sebelumnya ada banyak protes karena izin usaha pertambangan (IUP) hanya diberikan kepada kalangan kaya. Namun, ketika konsesi tambang diberikan kepada organisasi keagamaan, tetap muncul kritik.
“Ingat dulu, saat saya pertama kali menjabat sebagai Kepala BKPM, saya mendapat banyak protes karena IUP hanya diberikan kepada konglomerat dan asing. Sekarang, saat kita ingin memberi kepada organisasi keagamaan, masih diprotes juga. Politik sudah selesai, Prabowo sudah menang dengan 58 persen suara, jadi ini bukan urusan politik lagi,” ujarnya.
Bahlil menekankan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tidak hanya mengatur pemberian IUPK kepada NU, tetapi juga kepada organisasi keagamaan lainnya.
“Kita harus adil kepada semua agama di negara ini, yang diakui haknya, jadi tidak boleh ada diskriminasi. Semuanya harus proporsional,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemberian IUPK kepada NU tidak ada kaitannya dengan utang politik dalam pilpres 2024. Menurutnya, kontestasi politik sudah selesai dan kini mendekati pelantikan pemerintahan baru.
“Ini bukan urusan politik. Pilpres sudah selesai, pelantikan kabinet baru akan segera berlangsung. Jika pemberian ini dilakukan sebelum pilpres, mungkin ada yang mengaitkan, tapi sekarang sudah selesai. Tidak ada utang politik,” pungkasnya.
