Tuti Turimayanti Serukan Transparansi dalam Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi
Detiktoday.com – Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Tuti Turimayanti, mendorong transparansi penuh dalam proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi. Hal ini disampaikan saat rapat teknis bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, yang digelar untuk membahas uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner pada 7 November 2024.
Tuti menegaskan bahwa keterbukaan dalam proses ini sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang mampu memperkuat akses masyarakat terhadap informasi.
“Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam menjamin hak publik atas informasi yang akurat dan transparan. Oleh karena itu, seleksi komisioner harus dilakukan secara objektif, profesional, dan terbuka,” ujar Tuti.
Dalam rapat tersebut, kriteria penilaian calon komisioner menjadi salah satu poin utama diskusi. Kriteria yang dibahas mencakup pemahaman calon terhadap undang-undang keterbukaan informasi, kemampuan membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, serta komitmen menjaga integritas.
Tuti juga menekankan bahwa integritas dan kompetensi calon adalah faktor utama yang harus diperhatikan agar Komisi Informasi dapat berfungsi optimal.
“Kami menginginkan komisioner yang tidak hanya paham hukum, tetapi juga mampu menjalin kerja sama lintas sektor untuk memperkuat transparansi pemerintahan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tuti mengapresiasi laporan hasil seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang baru saja selesai dilakukan oleh Tim Seleksi. Ia berharap proses serupa juga diterapkan dalam seleksi komisioner Komisi Informasi untuk memastikan hasil yang memuaskan.
“Transparansi adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan publik. Hasil seleksi ini nantinya harus mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa tata kelola informasi di Jawa Barat dikelola oleh individu-individu yang kredibel dan profesional,” pungkasnya.
Rapat ini menjadi salah satu upaya Komisi 1 DPRD Jawa Barat untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan informasi dan penguatan peran institusi yang bertugas di bidang tersebut.
