Perencanaan Meleset, DPRD Jabar Minta Proses Pemulihan Ekonomi Tetap Berjalan
Detiktoday.com – Draf surat edaran mengenai penundaan pelaksanaan kegiatan pencairan belanja daerah pada APBD 2021 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beredar di sejumlah kalangan.
Hal yang dikhawatirkan berujung refocusing anggaran ini pun kemudian mendapat tanggapan sejumlah pihak.
Pasalnya, dalam draf surat ini menyatakan, kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan kepala biro di lingkungan sekretariat daerah selaku kuasa pengguna anggaran untuk menunda dan/atau menghentikan sementara pelaksanaan seluruh kegiatan pada pos belanja operasi, belanja modal, dan belanja bantuan hibah.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti, S.Ab., mengatakan, jika pemerintah tidak cermat dalam melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran.
Weni menyebutkan, pihaknya sama sekali tidak mempersoalkan rencana pemerintah dalam hal program penanganan pandemi, dan dukungan terhadap masyarakat serta program pemulihan ekonomi. Namun, lanjutnya, ia memandang pemerintah perlu memperkuat mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran yang ada di pemerintahan dalam hal terjadi perubahan anggaran.
“Kami paham kondisi pandemi COVID-19 saat ini masih belum selesai, pencapaian pendapatan dianggap tidak mencapai target, tetapi harusnya pemerintah sudah matang dalam merencanakan dan mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi,” jelas Weni, saat dikonfirmasi, Sabtu, 19/06/2021.
Legislator PDI Perjuangan ini menambahkan, dari kurangnya perencanaan ini sangat bisa sangat berdampak terhadap belanja daerah maupun ekonomi. Terlebih pada pemulihan ekonomi. Seperti diberitakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar meleset hingga 3,7 triliun.
“Sudah pasti berdampak, salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi adalah bagaimana dinas-dinas pada sektor perekonomian dapat membantu masyarakat serta memfasilitasi masyarakat. Karena hal ini perlu dukungan anggaran,” ujarnya.
Ia berharap, program-program untuk sektor perekonomian jangan sampai di potong. Bahkan pos-pos yang langsung melayani masyarakat terkait pemulihan ekonomi harus direalisasikan di tingkat UPTD.
