Perkuat Peran LMDH, Nia Purnakania Serukan Akselerasi Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Warga
Detiktoday.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, SH., M.Kn., menekankan pentingnya memperkuat peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam mempercepat realisasi kesejahteraan masyarakat melalui program perhutanan sosial. Hal ini disampaikannya dalam agenda Roadshow Saba Leuweung Padjadjaran yang dilaksanakan di Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Senin (16/6/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Nia menyampaikan bahwa perhutanan sosial bukan hanya strategi pelestarian lingkungan, tetapi juga sarana penguatan ekonomi berbasis komunitas desa. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan dan kapasitas LMDH menjadi langkah penting agar masyarakat bisa lebih mandiri dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.
“LMDH bukan hanya penjaga hutan, tapi juga aktor utama pembangunan desa di sekitar kawasan hutan. Maka mereka perlu didampingi dengan program pelatihan, dukungan pembiayaan, hingga akses ke pasar agar hasil kelola hutannya memberikan nilai tambah ekonomi,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Nia juga menggarisbawahi bahwa pemulihan lahan kritis dan pengelolaan hutan tidak bisa dilakukan secara top-down. Peran aktif masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan harus dijadikan kunci utama keberhasilan.
“Kita butuh pendekatan partisipatif. Masyarakat lokal lebih memahami kondisi riil lapangan. Maka perhutanan sosial harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar proyek tahunan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembentukan hutan desa yang berbasis pada pengelolaan oleh LMDH telah terbukti mampu meningkatkan kepedulian warga terhadap konservasi hutan sekaligus membuka peluang ekonomi, seperti hasil hutan bukan kayu dan agroforestri.
Dalam kesempatan itu, Nia turut menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi antara Dinas Kehutanan Jawa Barat dengan mitra-mitra strategis, mulai dari LSM, akademisi, hingga koperasi lokal yang telah turut serta dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan oleh masyarakat.
Namun, ia mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan dan keberpihakan anggaran untuk menjamin keberlanjutan program. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah provinsi merumuskan insentif khusus dan skema pembiayaan mikro bagi LMDH agar pengelolaan hutan bisa berjalan lebih optimal.
“Kita harus memandang LMDH sebagai mitra strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Bukan sekadar objek program, tapi subjek yang aktif menginisiasi perubahan di wilayahnya. Dukungan teknis, insentif, dan keberlanjutan program adalah kunci,” ujar Nia.
Lebih jauh, Nia mengusulkan agar penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi perhutanan sosial dijadikan agenda prioritas. Ia menilai koperasi menjadi wadah ideal bagi LMDH untuk menghimpun hasil produksi, mengakses pembiayaan, hingga memperluas jaringan pemasaran produk hutan rakyat.
“Dengan koperasi yang kuat, LMDH bisa bertransformasi dari pengelola hutan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang terus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan seperti Saba Leuweung, Nia berharap terbangun kesadaran kolektif untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Baginya, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga bukanlah dua hal yang berseberangan, tetapi bisa berjalan beriringan jika didukung kebijakan yang berpihak dan pelibatan masyarakat secara aktif.
