Ineu Purwadewi Tampung Aspirasi Pedagang Ciater Terkait Ancaman Penggusuran
Detiktoday.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menerima langsung aspirasi puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Ciater dalam pertemuan audiensi di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6).
Kelompok pedagang tersebut mengadukan keresahan mereka atas ancaman penggusuran akibat rencana penataan kawasan Jalan Cagak hingga Ciater, Kabupaten Subang. Mereka berharap ada kejelasan nasib dan solusi yang berpihak kepada para pelaku usaha kecil yang sudah lama menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
“Pedagang di kawasan Ciater ini sudah beraktivitas sejak lama dan menjadi bagian dari jalur ekonomi masyarakat menuju Subang. Penertiban yang dilakukan tanpa solusi jelas tentu akan menimbulkan persoalan sosial baru,” ujar Ineu, yang merupakan anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Subang, Majalengka, Sumedang).
Ineu menjelaskan bahwa pihak DPRD Jawa Barat saat ini tengah melakukan pendataan terhadap seluruh pedagang yang terdampak. Pendataan mencakup pedagang buah, seperti nanas, hingga pemilik warung kecil yang berada di sepanjang ruas jalan provinsi dari Tambakan, Kecamatan Jalancagak, hingga perbatasan Kecamatan Ciater.
“Langkah pendataan ini penting sebagai dasar kami dalam menyampaikan permasalahan ini kepada Pemprov Jawa Barat. DPRD akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan PTPN, untuk mencari jalan keluar terbaik yang tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, pada hari yang sama, puluhan pedagang dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Mahasiswa Subang menggelar aksi damai di depan Kantor PTPN I Regional 2 Jawa Barat serta di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dalam aksinya, mereka menyoroti kebijakan pengelolaan lahan oleh PTPN I Regional 2 yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil. Massa aksi mendesak agar pemerintah dan perusahaan memberikan solusi konkret dan adil bagi para pedagang yang kini terancam kehilangan sumber penghidupan.
Para pedagang berharap rencana penataan kawasan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui dialog terbuka yang mempertimbangkan hak dan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
DPRD Jawa Barat, melalui Ineu, menyatakan siap memfasilitasi komunikasi antar pihak agar penanganan persoalan ini tidak menimbulkan konflik horizontal dan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang manusiawi serta berkeadilan.
