Detiktoday.com – Ketepatan pendataan masyarakat dan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah menjadi dua kebutuhan yang disampaikan warga Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, SE.
Aspirasi tersebut mengemuka saat Tuti melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di PPI RW 22, Desa Padalarang, Jumat (6/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah ketidaksesuaian data warga berdasarkan kategori desil. Sejumlah masyarakat menilai kondisi ekonomi yang mereka alami belum sepenuhnya tercermin dalam data pendataan pemerintah.
Tuti mengatakan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena pengelompokan desil berkaitan dengan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan sasaran program pemerintah.
“Persoalan pendataan ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, ada kemungkinan masyarakat yang membutuhkan justru tidak mendapatkan akses terhadap program bantuan. Karena itu, akurasi data harus benar-benar diperhatikan,” ungkap legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Tuti, pembenahan data membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu memastikan informasi mengenai kondisi warganya sesuai dengan keadaan di lapangan.
Ia juga mendorong agar masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan atau melaporkan apabila terdapat kekeliruan dalam pendataan. Dengan demikian, proses verifikasi dan pemutakhiran dapat berjalan lebih responsif.
Selain masalah pendataan sosial ekonomi, warga juga mengusulkan pembangunan bak atau tempat penampungan sampah. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan tertata.
Tuti menilai, penyediaan sarana persampahan di tingkat lingkungan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Tanpa fasilitas yang memadai, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam mengelola sampah rumah tangga secara tertib.
“Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan memang harus terus dibangun. Namun, kesadaran itu perlu didukung sarana yang memadai. Pembangunan tempat penampungan sampah menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan lingkungan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan imbauan, tetapi juga harus disertai dukungan infrastruktur dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Tuti berharap, kedua aspirasi yang disampaikan warga RW 22 tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait.
Menurutnya, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu cara memastikan kebutuhan masyarakat tersampaikan, sehingga pelaksanaan program pemerintah semakin sesuai dengan persoalan nyata yang dihadapi warga.
Leave a comment