Tuti Turimayanti: Kualitas Kebijakan Daerah Harus Berangkat dari Aspirasi Masyarakat

Detiktoday.com – Penyusunan kebijakan pembangunan daerah membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, menilai anggota legislatif perlu terus meningkatkan kapasitas agar mampu menjalankan fungsi kedewanan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Pandangan tersebut disampaikan Tuti saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang berlangsung di Jakarta pada 5-8 November 2026.

Menurut Tuti, dinamika pembangunan daerah menuntut anggota DPRD memiliki kemampuan untuk memahami berbagai persoalan secara komprehensif. Tidak hanya berkaitan dengan regulasi dan mekanisme pemerintahan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Ia mengatakan, kegiatan Bimtek menjadi salah satu sarana untuk memperkuat pemahaman tersebut sekaligus mempertemukan para legislator dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka.

“Menjadi anggota DPRD bukan hanya memahami aturan dan mengikuti proses pembahasan kebijakan. Kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Dengan begitu, keputusan yang diambil dapat menjawab kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi,” ujar Tuti.

Ia menjelaskan, terdapat tiga fungsi utama DPRD yang harus dijalankan secara seimbang, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya memiliki keterkaitan dalam menentukan arah pembangunan serta memastikan kepentingan masyarakat mendapatkan perhatian.

Dalam fungsi legislasi, misalnya, pembentukan peraturan daerah harus mempertimbangkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Begitu pula dalam pembahasan anggaran, penentuan prioritas program perlu didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak.

Sementara melalui fungsi pengawasan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Tuti juga menyoroti pentingnya koordinasi antara DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten/kota. Menurutnya, sejumlah persoalan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu tingkat pemerintahan saja karena berkaitan dengan pembagian kewenangan dan sinkronisasi program.

“Komunikasi dan koordinasi antarlembaga legislatif perlu terus diperkuat. Kita harus memiliki pemahaman yang sejalan agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih terarah, terutama untuk persoalan yang membutuhkan sinergi lintas pemerintahan,” katanya.

Lebih lanjut, Tuti berharap hasil pembelajaran selama Bimtek tidak berhenti sebagai tambahan pengetahuan, melainkan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ia menegaskan bahwa kualitas seorang legislator juga tercermin dari kemampuannya mengawal aspirasi masyarakat hingga menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan.

“Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan hasil nyata dari kehadiran wakil rakyat. Karena itu, setiap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.