
Detiktoday.com – Penataan kelembagaan pemerintahan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Barat, Tuti Turimayanti, saat mengikuti rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bersama Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus), Gedung DPRD Jawa Barat tersebut difokuskan pada penyempurnaan materi rancangan regulasi. Tahapan finalisasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan pengaturan mengenai kelembagaan perangkat daerah memiliki landasan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat.
Tuti berpandangan bahwa penyusunan struktur organisasi pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada pembentukan lembaga. Lebih dari itu, penataan harus mempertimbangkan efektivitas kerja, pembagian kewenangan, serta kemampuan setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Menurutnya, birokrasi yang baik harus memiliki struktur yang proporsional sehingga koordinasi antarlembaga dapat berjalan lancar. Kejelasan fungsi juga diperlukan agar pelaksanaan program pemerintahan tidak mengalami tumpang tindih dan setiap organisasi memiliki tanggung jawab yang terukur.

“Penataan perangkat daerah harus benar-benar melihat kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Struktur organisasi jangan sampai terlalu kompleks sehingga menghambat koordinasi. Kita membutuhkan kelembagaan yang efektif, memiliki fungsi jelas, dan mampu bekerja secara maksimal,” ujar Tuti.
Ia juga menekankan bahwa kualitas birokrasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Sebab, perangkat daerah merupakan unsur penting yang menjalankan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pembahasan bersama Pansus XX, penyempurnaan substansi Raperda menjadi kesempatan untuk memastikan setiap ketentuan memiliki arah yang jelas. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam membangun kelembagaan pemerintahan yang lebih terstruktur dan responsif.
Tuti berharap, proses finalisasi tersebut mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja birokrasi.
“Jangan sampai penataan organisasi hanya menghasilkan perubahan struktur di atas kertas. Yang harus menjadi ukuran adalah bagaimana perangkat daerah bisa meningkatkan kinerja, mempercepat pelaksanaan program, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui pembahasan Raperda ini, DPRD Jawa Barat diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem kelembagaan pemerintahan yang lebih efisien, profesional, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.








Leave a comment