Detiktoday.com – Persoalan pemerataan jaminan kesehatan dan ketepatan penyaluran bantuan pemerintah masih menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tuti Turimayanti, SE. Ia meminta pemerintah melakukan pembenahan agar program pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Tuti saat menjalankan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Bantar Gedang RT 05/RW 09, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (13/9/2026).
Dalam pertemuan bersama masyarakat, sejumlah persoalan pelayanan publik menjadi bahan pembahasan. Warga menyampaikan masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh akses BPJS secara merata. Kondisi tersebut, menurut Tuti, perlu menjadi perhatian karena jaminan kesehatan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Tuti meminta pemerintah tidak hanya memperluas kepesertaan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami prosedur dan memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan.
“Kalau masih ada warga yang membutuhkan tetapi belum mendapatkan jaminan kesehatan, tentu ini harus menjadi perhatian. Pemerataan BPJS perlu terus didorong agar masyarakat tidak kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” kata Tuti.
Selain sektor kesehatan, persoalan bantuan sosial juga mendapat perhatian dalam kegiatan pengawasan tersebut. Tuti menerima masukan mengenai adanya bantuan yang dinilai belum sesuai dengan kondisi penerima di lapangan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kualitas data yang digunakan pemerintah. Data penerima bantuan harus diperbarui secara berkala sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam basis data pemerintah.
“Yang harus kita pastikan adalah bantuan diberikan kepada mereka yang memang berhak. Kalau ada data yang sudah tidak sesuai, harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan ketimpangan,” ujarnya.
Menurut Tuti, pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data. Pemerintah desa dinilai dapat membantu memberikan informasi faktual mengenai kondisi warga karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Ia pun mendorong koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait diperkuat. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berhenti pada tahap pendataan aspirasi.
Tuti mengatakan kegiatan pengawasan DPRD bukan sekadar agenda untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Menurutnya, berbagai masukan tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah sekaligus dasar untuk mendorong perbaikan pelayanan.
“Pengawasan ini menjadi ruang bagi kami untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Aspirasi yang disampaikan warga harus menjadi bahan untuk mencari solusi dan memperbaiki pelaksanaan program pemerintah,” tutur Tuti.
Ia berharap perbaikan data dan peningkatan koordinasi dapat membuat program pemerintah semakin tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dan bantuan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Leave a comment