Detiktoday.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, SE, meminta sejumlah persoalan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) segera mendapat perhatian dan tindak lanjut. Dua persoalan yang menjadi sorotan yakni ijazah siswa SMK di wilayah Lembang yang masih tertahan serta akses kepesertaan dan pelayanan BPJS yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Tuti menerima aspirasi tersebut saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 6 September 2026.
Dalam kegiatan itu, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami, termasuk kendala dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Tuti kemudian mendorong agar setiap aspirasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian, tetapi ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Mengenai persoalan ijazah, Tuti menilai dokumen kelulusan memiliki fungsi penting bagi masa depan siswa. Ijazah diperlukan lulusan untuk melanjutkan pendidikan maupun memenuhi persyaratan dalam mencari pekerjaan.
“Ijazah adalah hak penting bagi anak setelah menyelesaikan pendidikannya. Jangan sampai persoalan administrasi menjadi penghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan ataupun memasuki dunia kerja,” ujar Tuti.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut perlu melibatkan pihak sekolah dan pemerintah daerah. Solusi yang ditempuh juga harus mempertimbangkan kondisi keluarga siswa serta tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Tuti menegaskan, kepentingan siswa harus menjadi perhatian utama. Anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan jangan sampai menanggung dampak berkepanjangan akibat persoalan administratif.
“Yang harus kita pastikan adalah anak tidak menjadi pihak yang dirugikan. Mereka sudah menyelesaikan pendidikan dan membutuhkan dokumen tersebut untuk menentukan masa depan,” katanya.
Selain sektor pendidikan, Tuti juga menerima keluhan mengenai akses jaminan kesehatan. Sejumlah masyarakat menyampaikan bahwa kepesertaan BPJS dan akses pelayanan kesehatan masih belum merata.
Tuti meminta pemerintah melakukan pendataan secara lebih akurat untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh jaminan kesehatan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terkendala hanya karena persoalan data atau administrasi. Pemerintah perlu memastikan pendataan berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang berhak dapat memperoleh layanan,” tegasnya.
Ia menilai pemerataan pelayanan publik membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan instansi terkait. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan perlu segera dipetakan agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat.
Menurut Tuti, kegiatan pengawasan DPRD menjadi sarana penting untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerap persoalan yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui laporan administratif.
“Pengawasan bukan hanya melihat pelaksanaan program, tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan manfaatnya. Aspirasi yang kami terima akan menjadi bahan untuk mendorong adanya tindak lanjut,” pungkas Tuti.
Leave a comment