Detiktoday.com – Ketepatan penyaluran bantuan pemerintah dan persoalan kepesertaan BPJS menjadi aspirasi warga dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, SE, di Desa Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mengungkapkan bahwa penyaluran sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan layanan BPJS, dinilai masih kerap tidak sesuai dengan kondisi warga yang sebenarnya. Keluhan ini mendorong perlunya evaluasi terhadap pendataan dan mekanisme penetapan penerima manfaat.

Warga berharap pemerintah melakukan pemeriksaan kembali terhadap data penerima bantuan agar program perlindungan sosial dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Ketidaksesuaian data dinilai berpotensi menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan akses terhadap bantuan yang seharusnya dapat mereka peroleh sesuai ketentuan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tuti menekankan pentingnya pembenahan sistem pendataan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran program pemerintah.

“Penyaluran bantuan perlu didukung data yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Jangan sampai warga yang membutuhkan justru tidak terdata, sementara persoalan ketepatan penerima terus menjadi keluhan,” ujar Tuti.

Tuti juga mendorong pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa dan instansi terkait. Keterlibatan unsur di tingkat lokal diperlukan agar perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat diketahui dan menjadi bahan perbaikan data.

Selain bantuan sosial, persoalan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) turut menjadi perhatian. Akses terhadap layanan kesehatan perlu didukung informasi yang jelas, terutama bagi masyarakat yang menghadapi kendala status kepesertaan maupun persyaratan administrasi.

Menurut Tuti, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai penyebab kendala yang dialami serta prosedur penyelesaian yang dapat ditempuh melalui instansi berwenang.

“Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status kepesertaan dan langkah yang perlu dilakukan jika menghadapi kendala. Koordinasi antarpihak sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut,” ungkapnya.

Ia menilai, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan penyelenggara program perlu diperkuat agar keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat. Mekanisme pengaduan juga perlu dipahami warga sehingga ketidaksesuaian data maupun persoalan administrasi dapat dilaporkan melalui jalur yang tersedia.

Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD Jawa Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tuti berharap, masukan warga Desa Ciburuy dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk memperbaiki pendataan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses pelayanan publik. Dengan demikian, program pemerintah diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.