Detiktoday.com – Persoalan pemutakhiran data sosial, pemerataan bantuan pemerintah, kondisi jalan desa hingga penguatan usaha masyarakat menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, S.E., Senin (21/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti persoalan data desil yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program pemerintah. Warga mengharapkan adanya kejelasan mengenai mekanisme pemutakhiran maupun perubahan data sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercatat sesuai keadaan sebenarnya.
Tuti mengatakan, proses pemutakhiran data perlu dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan perangkat lingkungan. Koordinasi antara masyarakat, RT dan RW menjadi bagian penting untuk memperoleh informasi awal mengenai perubahan kondisi warga.
“Pendataan jangan hanya berdasarkan data lama. Kondisi masyarakat perlu dilihat secara langsung melalui survei lapangan agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya,” ujar legislator PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga mendorong warga yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi untuk mengikuti mekanisme pembaruan data melalui pihak terkait. Dalam proses tersebut, dokumentasi kondisi tempat tinggal, termasuk foto rumah, dapat menjadi salah satu informasi pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Tuti, data yang akurat diperlukan agar program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat berdasarkan kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak pasif apabila terdapat perubahan kondisi yang perlu diperbarui dalam pendataan.
“Perubahan kondisi masyarakat perlu disampaikan kepada pihak terkait. Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah memiliki gambaran yang lebih sesuai untuk menjalankan berbagai program,” katanya.
Selain data sosial, persoalan pemerataan bantuan sosial turut menjadi perhatian warga. Mereka berharap distribusi bantuan pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran sehingga warga yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat sesuai kebutuhannya.
Di sisi lain, kondisi infrastruktur desa juga menjadi aspirasi. Warga meminta perhatian terhadap perbaikan jalan desa yang dinilai penting untuk menunjang mobilitas sehari-hari, termasuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Persoalan ekonomi turut disampaikan melalui kebutuhan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM. Warga tidak hanya mengharapkan dukungan modal, tetapi juga pelatihan dan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.
Tuti menilai pengembangan UMKM perlu didukung dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Permodalan harus diikuti peningkatan keterampilan dan pendampingan agar masyarakat memiliki kemampuan mengelola serta mengembangkan usahanya.
“Penguatan UMKM bukan hanya soal memberikan modal. Pelatihan, pendampingan dan solusi atas kendala usaha juga penting agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh,” ujarnya.
Tuti menambahkan, berbagai aspirasi yang diterima dalam kegiatan tersebut menjadi bahan untuk melihat kebutuhan masyarakat secara langsung sekaligus mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Jawa Barat.
Leave a comment