Di Desa Bongas, Tuti Turimayanti Dorong Warga Menjadi Mitra Pengawas Pembangunan

Detiktoday.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, mengajak masyarakat Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal jalannya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar pada Jumat (5/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana dialogis itu menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai pandangan, masukan, serta evaluasi terhadap program-program pemerintah yang telah dan sedang berjalan di wilayah mereka. Menurut Tuti, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Masyarakat perlu hadir sebagai mitra yang turut mengawasi, memberikan masukan, sekaligus memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

“Pengawasan bukan hanya tugas DPRD atau aparat pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran strategis untuk memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab,” ujarnya.

Tuti menjelaskan, berbagai program pembangunan yang dibiayai oleh anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, warga perlu mengetahui, memahami, dan ikut memantau pelaksanaan program di lingkungannya masing-masing.

Menurutnya, partisipasi publik yang kuat dapat menjadi sarana kontrol sosial yang efektif. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, berbagai kendala atau penyimpangan dalam pelaksanaan program dapat terdeteksi lebih cepat sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

Selain itu, Tuti juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di lingkungan mereka. Informasi yang berasal langsung dari warga dinilai sangat penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah maupun DPRD dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Ketika masyarakat berani menyampaikan pendapat dan ikut mengawasi pembangunan, maka kualitas pelayanan publik akan semakin baik. Pemerintah pun dapat lebih cepat merespons berbagai persoalan yang dihadapi warga,” katanya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Tuti berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan kolaborasi semua pihak. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, berbagai program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.

“Semakin kuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, semakin besar pula peluang untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya.