Detiktoday.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi capaian Indeks Demokrasi Jawa Barat Tahun 2025 yang digelar di Aula Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, Kamis (4/6/2026). Forum tersebut menjadi ruang diskusi bersama antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat untuk membahas tantangan yang memengaruhi kualitas demokrasi di Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah indikator yang berkontribusi terhadap penurunan indeks demokrasi menjadi bahan pembahasan, mulai dari tingkat partisipasi masyarakat, akses terhadap informasi publik, kebebasan menyampaikan pendapat, hingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
Tuti Turimayanti menilai bahwa hasil indeks demokrasi harus dijadikan bahan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari terselenggaranya proses politik secara formal, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat terlibat dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Evaluasi ini penting untuk mengetahui aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Demokrasi harus mampu menghadirkan ruang yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara efektif. Ia menilai keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Tuti, semakin besar ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun masukan, maka kualitas demokrasi akan semakin baik. Karena itu, berbagai mekanisme partisipasi publik perlu terus diperkuat, baik melalui forum tatap muka, musyawarah pembangunan, maupun pemanfaatan teknologi digital.
“Partisipasi masyarakat tidak boleh hanya hadir saat pemilu. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan warga secara berkelanjutan dalam mengawal kebijakan dan pembangunan daerah,” katanya.
Selain menyoroti pentingnya partisipasi publik, Tuti juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun budaya demokrasi yang inklusif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di masyarakat.
Ia berharap hasil pembahasan dalam RDP dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk memperkuat kualitas demokrasi di Jawa Barat. Dengan demikian, berbagai indikator yang mengalami penurunan dapat diperbaiki melalui kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Demokrasi harus terus dirawat dan diperkuat. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintah membuka ruang dialog yang luas, maka kepercayaan publik akan tumbuh dan kualitas demokrasi pun akan semakin baik,” pungkasnya.
Leave a comment