Mahfud Ingatkan Pemerintah soal Orde Baru

Detiktoday.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah di era reformasi harus belajar dari tumbangnya pemerintah Orde Baru pada 1998. Kala itu, pemerintahan Orba tumbang karena otoritarisme dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk adanya mafia perkara yang berseliweran.

“Jatuhnya Orba juga tragis di tahun 1998. Karena di dalam proses pembangunan stabilitas politik itu, tumbuh secara pelan-pelan otoritarisme dan KKN,” kata Mahfud dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1).

“Sehingga ketika terjadi resesi pada tahun 1997, fundamental ekonomi kita lemah, politik kita juga yang semula sangat hegemonik dilawan oleh rakyat, jatuh. Kita harus belajar,” kata Mahfud.

Di masa itu, ujar dia, ada mafia perkara. Mafia ini membuat seluruh perkara di ranah hukum bisa diatur dan dibeli.

“Pertama, mafia perkara. Perkara bisa diatur, bisa dibeli ke pengadilan, bisa dibeli polisi, bisa dibeli jaksa, sehingga waktu itu ada mafia pengadilan. Itu jangan diulangi,” pinta Mahfud.

Tak hanya itu, praktek yang terjadi pada masa Orba adalah memeriksa proyek-proyek yang sedang berjalan. Proyek-proyek itu diganggu dan dicari kesalahannya.

Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan sedikit bincang-bincang Presiden Jokowi dengan Presiden AS Joe Biden terkait korupsi. Mahfud menuturkan, isi percakapan itu diberitahukan langsung Presiden Jokowi kepadanya dalam satu kesempatan. Salah satu isi percakapannya adalah mengenai pejabat di Indonesia yang terlibat kasus korupsi. Presiden Jokowi mengatakan kepada Joe Biden bahwa tidak ada negara lain di dunia yang menangkap pejabat negara dengan angka yang lebih besar dari Indonesia.

“Tadi Presiden waktu berbicara sedikit dengan saya, ‘Coba Pak Menko, saya pernah bicara dengan Presiden AS, tidak ada negara di dunia ini yang menangkap dengan angka yang besar pejabat-pejabat tingginya,” ujarnya.

Mahfud menyebut, pejabat tinggi negara yang terlibat kasus korupsi menempati posisi-posisi strategis, mulai dari Ketua DPR, menteri hingga gubernur.

“Ketua DPR masuk, wakil ketua DPR masuk, menteri masuk, gubernur masuk, bupati masuk, DPRD masuk. Tidak ada yang sebanyak di Indonesia,” kata dia.

Mahfud mengatakan, korupsi kerap menjadi hambatan bagi pemerintah. Yang menyedihkan, dengan ditangkapnya para koruptor, indeks korupsi tak kunjung membaik. “Indeks persepsi korupsi kita tidak membaik. Naiknya setahun satu, kadang turun lagi, naik lagi,” ucap Mahfud. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan jaminan keamanan.